Bappenas Tawarkan Proyek SPAM dan Pengolahan Limbah ke Prancis

Ameidyo Daud Nasution
15 November 2018, 13:46
SPAM air
ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
Pengerjaan proyek pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong di Kabupaten Pekalongan, Selasa (31/1).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menawarkan investasi di sektor air bersih dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kepada investor Prancis. Skema yang ditawarkan untuk investasi tersebut adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro beralasan, Prancis cukup berpengalaman dalam membangun fasilitas air bersih dan IPAL. Nantinya, investor Prancis dapat memilih proyek yang ada di dalam PPP Book atau daftar proyek KPBU yang dikeluarkan Bappenas.

Beberapa proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) antara lain yakni Jatiluhur I dan Bandar Lampung saat ini masuk dalam masa lelang. Adapun SPAM Semarang Barat masih dalam tahap siap ditawarkan. Selain itu, SPAM Pekanbaru menjadi proyek yang sedang dalam masa persiapan. "Yang saya tahu (akan ditawarkan) di SPAM dan IPAL," kata Bambang saat berbicara di depan investor Prancis di Jakarta, Kamis (15/11).

Bappenas juga menawarkan proyek infrastruktur lain, seperti pengembangan Bandara Hang Nadim di Batam maupun rel kereta Makassar-Pare Pare untuk investor Prancis. Dari data Bappenas, total ada 25 proyek KPBU yang akan ditawarkan pada Prancis. Selain itu ada 3 proyek KPBU unsolicited (inisiasi swasta) yang dapat melibatkan investor Prancis.

Bambang beralasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menutup US$ 148,2 miliar atau sekitar Rp 2.075 triliun dari pendanaan infrastruktur. Padahal, kebutuhan pembiayaan infrastruktur hingga tahun depan mencapai US$ 359,2 miliar atau sekitar Rp 5.028 triliun. Oleh sebab itu, pihak swasta dapat masuk sebagai investor dan menggunakan berbagai skema dukungan pemerintah.

(Baca: Sri Mulyani Dorong Skema Pembiayaan Kreatif Buat Infrastruktur)

Pemerintah memberikan dukungan berupa Viability Gap Fund (VGF) serta penjaminan lewat PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Selain itu ada pula skema yang meringankan swasta untuk berpartisipasi, seperti Availability Payment atau pembayaran berkala. "Ini untuk mengisi gap agar Internal Rate of Return (IRR) lebih baik," kata Bambang.

Dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia bulan lalu, topik pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu pembahasan utama. Dalam kesempatan itu, pemerintah meyakinkan investor yang hadir bahwa berinvestasi di proyek infrastruktur Indonesia menguntungkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, pemerintah menyiapkan dana dukungan tunai infrastruktur (Viability Gap Fund/VGF), pembayaran secara berkala (Availability Payment), dan jaminan untuk meminimalisasi risiko pembangunan infrastruktur. "Pemerintah terus mendukung dari aspek fiskal, regulasi, maupun kelembagaan,” katanya saat itu.

(Baca: Pemerintah Jamin Investasi di Proyek Infrastruktur Menguntungkan)

Reporter: Ameidyo Daud Nasution

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...