Pemerintah Izinkan Pemda Buat Kurikulum SMK Sesuai Potensi Ekonomi
Pemerintah memberikan keluasaan bagi gubernur untuk membuat kurikulum lokal bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tujuannya, agar kurikulum sesuai dengan potensi ekonom masing-masing daerah sehingga lulusan SMK bisa langsung bekerja.
Selama ini, kurikulum SMK ditetapkan secara nasional. Kondisi ini ditengarai jadi salah satu penyebab lulusan SMK tidak bisa langsung diserap dunia usaha. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan di daerahnya sendiri potensi ekonomi di antaranya di sektor pariwisata, kopi dan teh.
"Dia (pemerintah) memberikan kebebasan, silakan ada SMK khusus kopi, ada SMK khusus teh, sesuai dengan potensi yang ada di daerah," kata Uu usai menghadiri Rapat Koordinasi Pendidikan Vokasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/12).
(Baca juga: Jumlah Pengangguran Naik Jadi 7 Juta Orang, Porsi Lulusan SMK Tinggi)
Uu menjelaskan, pemerintah daerah (Pemda) Jawa Barat sendiri telah membuat sembilan sekolah percontohan dengan keahlian agribisnis, maritim, dan ekonomi kreatif. Kurikulum SMK percontohan dikembangkan sesuai dengan keinginan Gubernur Jawa Barat, namun tetap disesuaikan dengan kurikulum nasional.
Pemda Jawa Barat juga menyiapkan kurikulum untuk keahlian yang lebih spesifik untuk SMK yang dekat dengan pabrik atau organisasi tertentu, misalnya pabrik motor dan pemerah susu sapi di Lembang. Namun, ada kendala dari segi minat siswa. Padahal, itu sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
"(Ada anggapan) masa sih saya SMK hanya mengurus kopi, masa hanya mengurus pemerahan susu," kata Uu.
(Baca juga: Mendikbud Lihat Lulusan SMK Banyak Menganggur karena Masalah Industri)
Agar tujuan pengembangan kurikulum lokal ini berjalan lancar, Uu menyebut ada nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara SMK dengan perusahaan. Selama tiga bulan ini, dirinya telah menghadiri beberapa kali penandatanganan MoU.
Selain itu, bakal ada pelatihan keahlian spesifik untuk para guru SMK. Pelatihan ini akan dimulai pada tahun depan. Ia juga menyebut adanya peluang untuk mendatangkan ahli dari luar negeri ke daerah. "Apa yang diharapkan guru SMK di Jawa Barat semua terjawab," kata dia.
