Hilangkan Dualisme, Pemerintah Bubarkan BP Batam
Pemerintah memutuskan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabunan Bebas (BP) Batam akan dibubarkan untuk menghilangkan dualisme kewenangan yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, kewenangan yang ada di bawah BP Batam akan dipindahkan kepada Wali Kota Batam.
"Presiden dan Wakil Presiden memutuskan untuk menghilangkan dualisme Batam," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai Rapat Terbatas mengenai Pengembangan Batam, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/12).
Proses pembubaran dan pengalihan akan diselesaikan dalam dua pekan mendatang. Langkah ini berarti kewenangan pemerintah pusat lewat BP Batam akan dialihkan ke Pemerintah Kota Batam sepenuhnya. "Kan masih harus ada pencatatan aset segala macam," kata Darmin.
(Baca: Solusi Habibie Menjawab Permasalahan Batam)
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta laporan proses transformasi Batam dari zona perdagangan bebas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Soal ini, Darmin mengatakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nantinya akan dipegang oleh pemda.
Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas mengatakan, dirinya telah sering menggelar rapat soal Batam. Beberapa kali pertemuan dilakukan pada Desember 2015, Januari 2016, hingga Maret 2017. Hal ini lantaran pemerintah menginginkan Batam memiliki daya saing secara ekonomi serta daya tarik bagi investor.
"Proses transformasi dari free trade zone (FTZ) ke KEK juga berkaitan dengan perizinan, kepastian hukum bagi investor, khususnya infrastruktur, masalah pelabuhan, dan lainnya," ujar Jokowi.
Persoalan ini sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat itu, Franky Sibarani, mengatakan masalah yang terjadi di Batam terkait pengelolaan kawasan perdagangan bebas Batam yang diperebutkan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Apabila permasalahan ini diatasi, investor akan lebih tertarik menanamkan modalnya di Batam. "Rata-rata yang saya tahu, investor malah melakukan perluasan,” kata Franky pada saat itu.
(Baca: BP Batam Dorong 23 Pemilik Lahan Investasi Rp 5,2 Triliun di 2019)
