OJK Minta LBH Jakarta Serahkan Data Korban Aplikasi Fintech Lending
Otoritas Jasa keuangan (OJK) meminta agar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta segera menyerahkan data aduan dari para korban aplikasi pinjaman online atau fintech lending. Data tersebut dibutuhkan OJK untuk mengusut fintech lending yang diduga melanggar hak-hak para konsumen.
Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi mengatakan, data-data dari para korban penting untuk memverifikasi aduan yang disampaikan. Tanpa adanya data tersebut, OJK sulit membuktikan aduan mengenai dugaan pelanggaran oleh fintech lending.
"Dibuktikan dong yang nyata, bawakan ke kami alat bukti yang sah. Jangan kemudian membentuk opini. Ini masyarakat jadi enggak sehat nanti," kata Hendrikus di Wisma Mulia 2, Jakarta, Jumat (14/12).
Hendrikus mengatakan, LBH Jakarta sampai saat ini masih belum memberikan data-data dari para korban aplikasi fintech lending. Bahkan, LBH Jakarta pun masih belum memberikan secara lengkap daftar 25 aplikasi fintech lending terdaftar di OJK yang diduga melakukan pelanggaran.
LBH Jakarta baru memberikan inisial dari 25 aplikasi fintech lending tersebut. Padahal jika bukti yang disampaikan meyakinkan dan sah, OJK langsung dapat menindaknya.
"Korban yang membawa alat bukti yang sah dan meyakinkan cukup satu saja, kami cabut (izinnya). Enggak perlu menunggu sampai 1.300 (aduan)," kata Hendrikus.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesai (AFPBI) Sunu Widyatmoko juga meminta agar LBH Jakarta segera memberikan data aduan para korban aplikasi fintech lending. Menurutnya, data itu penting agar AFPBI dapat segera mengkaji permasalahan dari pelanggaran yang dilakukan aplikasi fintech lending.
Alhasil, para korban mendapatkan jalan keluar atas masalah yang dihadapi selama ini. Selain itu, industri fintech lending dapat mengevaluasi diri sehingga menjadi semakin sehat. "Itu jadi masukan bagi kami di dalam meregulasi anggota kami yang terdaftar di OJK," kata Sunu.
Sunu menyebut sikap LBH Jakarta yang masih belum memberikan data korban hanya memberi panggung ke pihak-pihak tertentu untuk merusak citra fintech lending. Sebab, masyarakat bisa beranggapan jika fintech lending yang telah terdaftar di OJK secara umum telah melanggar hukum.
Padahal, Sunu mengklaim fintech lending memiliki banyak manfaat untuk masyarakat. "Yang secara de facto kami lihat pertumbuhan industrinya baik," kata Sunu.
(Baca: Satgas Waspada Investasi OJK Sudah Blokir 404 Fintech Ilegal)
Perlu Izin Korban
Pengacara publik LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait mengakui, pihaknya memang belum bisa memberikan data aduan korban. Pasalnya, LBH Jakarta berjanji akan merahasiakan data pribadi korban saat mereka mengisi formulir pengaduan.
Alhasil, LBH Jakarta perlu meminta izin dulu kepada 1.330 korban dari pelanggaran aplikasi fintech lending sebelum memberikannya ke OJK. "Karena kalau tidak (minta izin), sama saja seperti yang dilakukan oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online yang menyebarkan data pribadi," kata Jeanny.
LBH Jakarta menjanjikan permintaan izin kepada para korban akan segera dilakukan. Jika izin didapatkan, LBH Jakarta meminta agar OJK dapat menindaklanjutinya aduan dari para korban.
Selain itu, LBH meminta OJK membenahi sistem fintech lending. Alasannya, sistem dan regulasi fintech lending di Indonesia saat ini masih berantakan.
Pengacara publik LBH Jakarta Nelson Nikodemus menilai, korban pelanggaran aplikasi fintech lending akan bertambah banyak di tahun depan jika pembenahan sistem tak dilakukan. "Kalau ada pembenahan sistem, tahun depan akan hilang permasalahan ini. Tapi kalau tidak ada, (pelanggaran aplikasi fintech lending) akan dua kali lipat atau bahkan empat kali lipat," kata Nelson.
(Baca: LBH Catat 14 Dugaan Pelanggaran Fintech, Termasuk yang Legal)
