Danai Infrastruktur, Pemerintah Jual Obligasi Syariah Rp 28 T di 2019

Pemerintah menargetkan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 28,43 triliun tahun depan untuk mendanai ratusan proyek infrastruktur. Target penerbitan tersebut meningkat Rp 5,9 triliun dibandingkan tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerbitan SBSN akan dilakukan untuk pendanaan proyek infrastruktur yang sudah siap. "Tidak mungkin orang baru proposal kertas belum ada apa-apanya, langsung kami menerbitkan surat berharga. Itu akan melawan prinsip syariah," kata dia dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur melalui SBN di kantornya, Jakarta, Jumat (21/12).

Terdapat 619 proyek yang akan didanai SBSN pada tahun depan. Proyek tersebut tersebar di tujuh kementerian/lembaga. Adapun lima sektor utama yang akan dibiayai SBSN, yaitu perkeretaapian, bina marga, sumber daya air, pendidikan dan keagamaan.

(Baca juga: Total Penerbitan Sukuk Negara Nyaris Rp 1.000 T, Ini Pemanfaatannya)

Secara rinci, terdapat 15 proyek infrastruktur transportasi pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 7,99 triliun. Proyek infrastruktur tersebut termasuk penyelesaian perkeretaapian Trans Sulawesi Parepare – Makassar, pembangunan double track selatan Jawa yang terbentang dari Cirebon-Kroya-Solo hingga Madiun-Jombang-Surabaya, serta pengembangan sarana perkeretaapian Trans Sumatera.

Kemudian, sebanyak 82 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 7,84 triliun. Selain itu, sebanyak 180 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan dengan nilai pembiayaan Rp 9 triliun.

(Baca juga: Sri Mulyani dan Darmin Komentari Ide Bangun Infrastruktur Tanpa Utang)