Jokowi Minta Polisi Tindak Tegas Pihak yang Ingin Delegitimasi Pemilu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat kepolisian menindak tegas pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi posisi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menilai tak ada pihak yang boleh melemahkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
"Kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi, itu saya sampaikan ke Kapolri juga tegas," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1).
Menurut Jokowi, pelemahan terhadap kerja KPU tak boleh dibiarkan. Alasannya, KPU berperan penting untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu, baik Pilkada, Pileg, maupun Pilpres.
Justru, seluruh pihak harus mendukung kerja-kerja yang dilakukan KPU selama ini. "Aparat tidak boleh membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, mendelegitimasi KPU," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada pihak-pihak yang berupaya mendelegitimasi peran KPU. Pasalnya, saat ini banyak kabar bohong (hoaks) yang secara sistematis disebarkan dan menyasar KPU.
Salah satunya terkait dengan isu tujuh kontainer berisi surat suara yang telah tercoblos. Menurut Moeldoko, berbagai hoaks tersebut berusaha menggiring publik untuk tidak percaya lagi kepada penyelenggara Pemilu. "Ini sudah jelas, ini sudah upaya, yang saya ikuti dari waktu ke waktu, upaya penggiringan secara sistematis," kata Moeldoko di Jakarta, Selasa (8/1).
Tak hanya itu, KPU juga merasakan adanya upaya delegitimasi tersebut. Sebab, KPU kerap kali dikritik dengan isu-isu yang tidak berdasar.
Jika niatnya memberi masukan, Ketua KPU Arief Budiman menilai seharusnya kritik tersebut menggunakan fakta dan data yang benar. "Kalau itu tak berdasar, enggak ada data dan faktanya, itu sudah pasti ingin mengganggu Pemilu kita, mendelegitimasi penyelenggara pemilu, dan yang begini harus dilawan," kata Arief.
(Baca: Moeldoko Kecam Pihak yang Berupaya Giring Masyarakat Tak Percayai KPU)
Aktif di Media Sosial
Untuk menangkal kabar bohong (hoaks) yang bertebaran menjelang Pemilu, KPU akan lebih aktif menggunakan media sosial untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, KPU tidak memungkiri media sosial memiliki kekuatan yang dapat membentuk opini publik, baik positif maupun negatif.
"Kita ingin bekerja daripada banyak bicara. Namun tidak bisa dipungkiri kecepatan kata-kata membanjiri media sosial juga dapat membentuk opini negatif, itu juga menjadi catatan kita," kata Viryan dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Selasa (8/1).
Saat ini, komisioner KPU aktif di akun media sosial masing-masing. Akun tersebut dioperasikan sendiri tanpa melalui admin untuk menjawab langsung pertanyaan di media sosial.
Viryan mengatakan, hoaks yang dibiarkan merajalela di media sosial akan menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan pemilu. Ia mencontohkan, hoaks tujuh kontainer yang membuat publik di media sosial bergejolak. Selain itu, juga hoaks-hoaks yang kemudian muncul secara tiba-tiba.
Divisi Teknologi Informasi KPU telah melaksanakan sejumlah rapat gugus tugas penanganan hoaks Pemilu dengan kementerian dan lembaga terkait. Rencananya gugus tugas tersebut akan diformalkan. Selain itu, KPU juga meminta dukungan dari masyarakat sipil.
(Baca: Timses Prabowo Sebut Kedua Kubu di Pilpres 2019 Sebarkan Hoaks)
