DPR Kritik Rencana Pemerintah Rangkap Jabatan Kepala BP Batam
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik rencana pemerintah menunjuk Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam. Rencana tersebut dinilai dapat melanggar larangan rangkap jabatan bagi pejabat pemerintah.
Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan, ada dua aturan yang akan dilanggar jika rencana tersebut direalisasikan, yakni Pasal 17 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik dan Pasal 7 huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan, pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pasal 76 huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan, kepala daerah dan wakilnya dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara atau daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun.
"Ini ingin kami luruskan pada tempat yang tepat sehingga keputusan pemerintah tidak menabrak Undang-Undang yang ada," kata Herman, di Kompleks Parlemen.
Selain itu, Herman menilai rangkap jabatan antara Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam akan mengaburkan tugas sebagai regulator dan operator. Padahal, pemisahan dua fungsi ini dilakukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengatakan, rangkap jabatan antara Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam berbahaya. Firman khawatir jika hal tersebut memunculkan potensi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik.
Alasannya, kepala daerah merupakan sebuah jabatan politis. Wali Kota Batam Muhammad Rudi diketahui merupakan Sekretaris DPW Partai Nasdem Kepulauan Riau. "BP Batam harus dijauhkan dari kepentingan politik," kata Firman.
Karenanya, Firman meminta agar pemerintah dapat mengkaji kembali rencana perangkapan jabatan Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam tersebut. Dia menyarankan agar pemerintah dapat mengeluarkan aturan yang membagi kewenangan dan wilayah Kota Batam dan BP Batam.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Dwi Ria Latifa meminta pemerintah melibatkan masyarakat dan pihak terkait ketika merumuskan perangkapan jabatan Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam. Dengan demikian, kebijakan tersebut tak merugikan masyarakat setelah diimplementasikan.
