Lahan Disindir Jokowi, Prabowo: Kalau Tidak Menyerang, Tidak Lucu
Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto tak mempermasalahkan serangan yang dilakukan capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dalam Debat Capres putaran kedua. Serangan itu dilakukan Jokowi dengan menyentil kepemilikan lahan Prabowo ketika ia menyinggung soal masalah reforma agraria.
Menurut Prabowo, serangan ketika debat itu merupakan hal biasa. Bahkan, dia menilai debat tak akan menarik jika tak ada serangan-serangan dari masing-masing kandidat.
"Kalau enggak ada serang-menyerang kan enggak lucu, kalian tuh enggak suka kan?" kata Prabowo di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2).
Prabowo menilai bersikap ofensif di ruang debat diperbolehkan. Meski demikian, Ketua Umum Gerindra itu menilai setelah debat tak boleh ada permusuhan.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan alasannya sempat bersepakat dengan Jokowi dalam debat. Kesepakatan itu sempat disampaikan Prabowo ketika membahas masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia.
Menurut Prabowo, dirinya harus berlaku adil terhadap pesaingnya dalam Pilpres 2019. Jika tindakan Jokowi benar dan baik, Prabowo merasa harus mengakuinya. "Jadi kalau kita berbeda bagi saya itu bukan berarti jadi musuh," kata Prabowo.
(Baca: Jokowi Sentil Prabowo soal Kepemilikan Lahan Ratusan Ribu Hektar)
Sindiran soal Kepemilikan Lahan
Jokowi sebelumnya sempat menyindir Prabowo atas kepemilikan lahan ratusan ribu hektar di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Jokowi menyinggung soal kepemilikan lahan saat berlangsung debat kedua dalam segmen ketiga mengenai SDA dan lingkungan hidup.
Jokowi awalnya menjelaskan kebijakannya dalam dua tahun terakhir membagikan sertifikat sebanyak 2,6 juta hektare lahan. Sertifikat itu dibagikan kepada masyarakat adat, petani, hingga nelayan. "Dalam dua tahun ini sudah 2,6 juta hektare dari 12,7 juta hektare yang kita siapkan," kata Jokowi.
Selain memberikan tanah, Jokowi mengatakan pemerintah juga memberikan pendampingan kepada warga yang mendapat tanah. "Kami mendampingi mereka agar tanah yang sudah diberikan jadi produktif dan memberikan pendampingan," kata Jokowi.
Prabowo lantas menilai pembagian sertifikat tanah hanya merupakan kebijakan untuk 1-2 generasi, namun tak cukup untuk jangka panjang. Karenanya, dia memiliki strategi berbeda untuk mengatasi persoalan lahan, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945.
Menanggapi Prabowo, Jokowi menegaskan 2,6 juta hektare lahan yang diberikan pada zamannya bukan untuk perusahaan-perusahaan besar. Hal ini berbeda dengan pemerintahan sebelum Jokowi memimpin.
Petahana lantas menyebut pemerintahan di masa lalu pernah memberikan lahan kepada Prabowo dengan luasan ratusan ribu hektare. "Saya tahu Pak Prabowo punya lahan luas di Kalimantan Timur 220 ribu hektare, di (Kabupaten) Aceh Tengah 120 ribu," kata Jokowi.
(Baca: Bantah Serang Prabowo, Jokowi : Kalau Personal Menyangkut Rumah Tangga)
