Walhi Sentil Jokowi Soal Konflik Lahan Sawit di Jambi

Ameidyo Daud Nasution
21 Februari 2019, 15:10
Kelapa sawit
Arief Kamaludin|KATADATA
Konflik lahan sawit yang melibatkan 495 KK di Jambi terjadi sejak 2007.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) membantah pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Debat Capres putaran kedua yang menyebutkan konflik agraria sudah tidak ada lagi di masa pemerintahannya. Padahal, kasus-kasus konflik lahan antara masyarakat dan korporasi masih terus bermunculan.

Salah satunya konflik antara PT Bukit Bintang Sawit (BBS) dengan 495 kepala keluarga di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Masyarakat Desa Seponjen dan Desa Tanjung menilai BBS menduduki lahan warga meskipun tidak memiliki hak guna usaha (HGU).

Advertisement

Manajer Kebijakan Eksekutif Walhi Boy Evan Sembiring mengatakan, konflik yang terjadi sejak 2007 itu menandakan keberadaan konflik agraria di era Jokowi masih ada. Oleh sebab itu, Evan meminta Jokowi menyelesaikan konflik ini di sisa waktu pemerintahannya atau kurang lebih dalam delapan bulan mendatang.

"Kami mention Pak Jokowi, bisa dimulai dari Jambi ini," kata Evan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/2).

Padahal, wilayah desa ini sempat didatangi Teten Masduki yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Presiden. Teten saat itu datang untuk meninjau adanya kebakaran hutan. Evan meminta pemerintah melihat tanaman perkebunan sawit ini dari sisi lingkungan hidup selain dari nilai ekonominya. "Jangan konflik sekarang menjadi beban (di masa depan)," kata dia.

(Baca: Jokowi: Sertifikasi Tanah Bukan Permudah Perusahaan Kuasai Lahan)

Halaman:
Reporter: Ameidyo Daud Nasution
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement