Walhi Minta Jokowi-Prabowo Singgung Konflik Agraria di Debat Pilpres

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Hari Widowati

12/2/2019, 15.52 WIB

Walhi menilai persoalan agraria seperti konflik tanah masih menjadi masalah yang umum terjadi di Indonesia saat ini.

Aksi Walhi
KATADATA | Ajeng Dinar Ulfiana
Ratusan petani dari Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menggelar aksi unjuk rasa menolak kriminalisasi aktivis lingkungan hidup di depan Mahkamah Agung, Kamis (11/12).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto serius membicarakan masalah konflik agraria dalam debat calon presiden pada Minggu (17/2) mendatang. Walhi menilai persoalan agraria seperti konflik tanah masih menjadi masalah yang umum terjadi di Indonesia saat ini.

Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono mengatakan, pembicaraan reforma agraria bukan saja menyelesaikan masalah dengan pemberian sertifikat. Kedua kandidat harus mampu menjadikan reforma agraria untuk menghilangkan ketimpangan, kemiskinan, dan konflik masyarakat.

Hingga saat ini, masih ada 555 konflik agraria yang belum juga diselesaikan. Bila diterjemahkan dalam luas, total luas lahan konflik di Indonesia mencapai 627 ribu hektare. Dari angka tersebut, sebanyak 306 kasus merupakan konflik pada lahan perkebunan dengan kuas 314 ribu hektare. "Ini harusnya jadi prioritas siapa pun presidennya," kata Yuyun di Jakarta, Selasa (12/2).

Yuyun meminta isu lingkungan tidak dipinggirkan isu lain seperti ekonomi. Apalagi, langkah pemerintah mendorong ekspor dan mengejar devisa menghasilkan masalah lingkungan hidup. Contohnya, di lahan tanaman sawit yang sering terjadi konflik hingga kebakaran hutan. "Ini akibatnya bukan saja pertumbuhan ekonomi tapi ke masyarakat dan lingkungan," kata dia.

Yuyun menyoroti kepentingan korporasi yang terlalu didahulukan pemerintah. Salah satunya dengan kebijakan penghilangan pungutan sawit jika harga internasional berada di bawah US$ 570 per ton. Sedangkan pungutan diberlakukan jika harga kembali menyentuh US$ 619 per ton. "Ini bias terhadap kepentingan korporasi sawit," kata dia.

(Baca: Selama 2018, Konflik Agraria Paling Banyak di Sektor Perkebunan)

Manajer Kampanye Walhi Sulawesi Tengah Stevandi memberi contoh, salah satu konflik terjadi antara petani kecamatan Rio Pakava, Donggala, Sulteng dengan anak usaha Astra Agro Lestari, yakni PT Mamuang. Bahkan, lima orang petani dipenjara lantaran dianggap bercocok tanam di lahan Mamuang. Padahal menurut Stevandi, lahan tersebut awalnya dimiliki oleh para petani itu. "Petani terus yang menjadi tumbal kejahatan korporasi," kata dia.

Katadata berusaha mengonfirmasi informasi ini kepada manajemen PT Astra Agro Lestari. Wakil Presiden Direktur Astra Agro Joko Supriyono mengatakan, ia tengah dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sehingga belum bisa berkomentar.

Sebagai informasi, Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati terlibat langsung dalam debat sebagai panelis. Total ada tujuh panelis ahli yang dilibatkan Komisi Pemilihan Umum dalam debat bertema energi, lingkungan, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam tersebut.

(Baca: Jokowi Minta BPN Digitalisasi Sistem Pelayanan Sertifikat Tanah)

Reporter: Ameidyo Daud

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha