PGI Imbau Umat Kristiani Tidak Golput saat Pemilu 2019
Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) mengimbau umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu 2019. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tidak golput pada 17 April 2019 mendatang.
Ketua Umum PGI Henriette Hutabarat Lebang mengatakan, warga negara sudah seharusnya bersama-sama bertanggung jawab menyukseskan pesta demokrasi. Menurut Henriette, hal itu dapat dilakukan dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menentukan pemimpin nasional.
"Sama-sama kita datang ke TPS untuk menentukan pemimpin kita di masa depan, yang akan membawa bangsa kita ke arah damai, sejahtera, ke arah situasi yg lebih baik bagi segenap warga masyarakat," kata Henriette di di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/3).
(Baca: Bertemu Jokowi, Umat Hindu Diminta Tak Golput)
Atas dasar itu pula, PGI telah mengeluarkan imbauan kepada umat Kristiani melalui video klip maupun surat pastoral agar mereka dapat aktif memilih.
Sekretaris Umum PGI Ghomar Gultom menambahkan, umat Kristiani yang berpergian diminta untuk mengurus formulir A5.
Mereka pun diminta untuk melaksanakan liburan setelah pemungutan suara dilaksanakan. "Tidak ada seorangpun yg menjadi golput. Itu imbauan kami," kata Ghomar.
Selain tidak golput, PGI juga meminta agar umat Kristiani ikut melaksanakan Pemilu yang damai dan saling menghargai walaupun berbeda pilihan politik.
Hal itu ditujukan agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah. "Ini yang kami harapkan, bahwa kita merayakan pesta demokrasi dengan jujur dan tulus demi kemaslahatan masyarakat," kata Henriette.
Imbauan senada juga diungkapkan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) kepada umat Hindu di Indonesia. Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya menila umat Hindu harus menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2019.
Wisnu juga meminta agar umat Hindu dapat ikut serta dalam Pemilu 2019 secara damai. Wisnu mengajak umat Hindu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah pesta demokrasi tahun ini.
(Baca: 43 Hari Jelang Pemilu, eKTP dan Pemilih Tambahan Masih Bermasalah)
Intoleransi di Era Jokowi-Kalla Menurun
PGI menilai peristiwa intoleransi di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin menurun. Ghomar mengatakan, tidak ada penambahan secara signifikan kasus penutupan rumah ibadat. Beberapa kasus yang ada saat ini merupakan masalah lama yang belum terselesaikan sampai sekarang.
"Ini buah dari perjalanan panjang pembiaran yang terlalu lama dari kelompok-kelompok intoleran yang berlangsung selama ini di negara ini," kata Ghomar.
Ada pun, beberapa kasus intoleransi yang mencuat saat ini lebih banyak berkaitan dengan proses kontestasi politik. Dia mencontohkan hal tersebut seperti adanya pembongkaran dan pemindahan dua makam di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.
Dua kuburan itu sebelumnya dipindahkan karena keluarga jenazah beda pilihan calon anggota legislatif dengan pemilik tanah. "Kalau kami lihat itu kan motifnya lebih karena Pemilu. Jadi tidak semua kasus yang terjadi belakangan ini murni karena intoleransi agama, tapi juga karena pilihan-pilihan politik," kata Ghomar.
Karenanya, dia menilai beberapa kasus yang mencuat saat ini tidak bisa disamakan dengan masalah intoleransi. Meski demikian, Ghomar tetap meminta pemerintah untuk bisa menindak tegas adanya kasus intoleransi yang terjadi.
