Tak Dukung Jokowi dan Prabowo, Kelompok Buruh Serukan Golput
Sekelompok masyarakat menyurakan golongan putih (golput) atau tak membuat pilihan dalam pemilihan legislatif dan presiden pada 17 April nanti. Kelompok yang tergabung dalam Komite Politik Alternatif menganggap golput sebagai hak masyarakat yang tak boleh dikriminalisasi.
Salah satu perwakilan aksi yakni Rizal Assalam mengatakan menyuarakan golput lantaran partai dan calon presiden yang bertarung dianggap kurang merepresentasikan masyarakat. "Kami anggap sistem ini tidak representasikan mayoritas rakyat yang alami kemiskinan," kata Rizal di depan KPU, Jakarta, Jumat (8/3).
(Baca: PGI Imbau Umat Kristiani Tidak Golput saat Pemilu 2019)
Rizal menjelaskan Komite Politik Alternatif ini merupakan gabungan beberapa organisasi seperti Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Sentral Gerakan Buruh Nasional, hingga Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR). Dia mengklaim 70% anggota komite ini merupakan kaum buruh.
Rizal juga menuturkan para buruh tak percaya dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi disebutnya tak berhasil menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan Prabowo dianggapnya bagian elit masa lalu dan turut bertanggung jawab atas pelanggaran HAM.
"Jadi kami dorong kelompok alternatif," kata Rizal yang juga Ketua Divisi Media dan Kampanye KSN ini.
(Baca: Marak Hoaks dan SARA, Jokowi-Prabowo Perlu Waspadai Milenial Golput)
Namun berbeda dengan pernyataan kelompok masyarakat sipil soal golput, Rizal menyatakan Indonesia membutuhkan partai alternatif sebagai solusi panjang. Partai tersebut nantinya akan menyuarakan aspirasi kader dari bawah terlebih dahulu sebelum diputuskan di atas.
"Kalau sekarang Megawati (Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan) keluarkan instruksi dan diikuti (kader) di bawah," kata dia memberikan perbandingan.
Dia menilai saat ini parpol belum meyakinkan lantaran meletakkan dukungannya pada dua capres dan cawapres yang bertanding. Meski ada partai baru, dia tidak mengetahui pihak yang berada di belakangnya.
"Seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mereka membawa semangat anak muda, tapi tidak berbeda dengan berkoalisi dengan pemerintah sat ini," kata Rizal.
(Baca: Ajakan Golput Lewat Medsos Paling Kencang di Jakarta, Jabar dan Jateng)
Rizal dalam orasinya sempat menyampaikan kesulitan membangun parpol lantaran Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 mensyaratkan kepengurusan di 100% provinsi, 75% kota dan kabupaten, hingga di 50% kecamatan. Hal ini disebutnya bagian dari cara penguasa mempersulit keberadaan kelompok-kelompok alternatif.
"Jadi hampir mustahil membangun partai," katanya.
Sedangkan Orator dari SGBN yang bernama Sugeng menyampaikan pihaknya dapat mencoblos dua capres tanggal 17 April mendatang. Apalagi dari seluruh parpol, belum ada yang benar-benar hadir dalam mewakili masyarakat. "Harus ada perwakilan alternatif," pekik Sugeng dari mobil komando.
(Baca: Tertekan Inflasi Tinggi, Upah Riil Buruh Desember 2018 Turun)
