Menkominfo Belum Terima Rekomendasi Ombudsman Soal Fintech

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia Rudiantara belum menerima rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) terkait layanan financial technology (fintech). Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ombudsman mengusulkan pembuatan Undang-Undang (UU) yang mengatur fintech lending.

Dengan begitu, perlindungan terhadap data pengguna akan lebih terjamin. “Saya belum tahu maksudnya (Ombudsman dan OJK) apa, jadi tidak bisa komentar,” ujar Rudiantara saat ditemui di kantornya, Selasa (12/3).

Namun, Rudiantara menjelaskan, perlindungan data pribadi telah diatur dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meski, belum ada yang secara sppesifik mengatur fintech.

(Baca: Menperin Harap Lulusan Apple Academy Bisa Rebut Pasar Digital)

Lebih lanjut, Rudiantara menjelaskan, sejauh ini pihak Kominfo sudah bersikap proaktif terhadap fintech ilegal. Rudiantara mengatakan, Kominfo melakukan penyisiran setiap harinya dalam memberantas fintech lending ilegal, maupun layanan perbankan, dan keuangan berbasis digital yang ada di aplikasi maupun di situs.

“Misalnya hari ini ketemu ada 300 (fintech ilegal). Ternyata yang terdaftar di OJK ada 100, berarti yang 200 kami tutup, baik situs maupun aplikasinya,” ujar Rudiantara.