Badan Siber Pastikan Situs KPU Aman hingga Pilpres 2019 Berakhir
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan laman situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) aman dari peretasan hingga Pemilu 2019 berakhir. BSSN telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya peretasan.
Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak mengatakan, pihaknya telah menyiapkan satuan tugas untuk membantu pengamanan laman situs KPU. Satuan tugas tersebut bertugas merespon cepat jika terjadi gangguan pada laman situs KPU. "Kami bentuk satgas yang bekerja 24 jam," kata Syahrul di kantornya, Jakarta, Jumat (15/3).
BSSN juga berkoordinasi secara aktif dengan KPU dalam pengamanan laman situs selama Pilpres 2019. Jika ada celah yang dapat membuat laman situs KPU diretas, BSSN akan langsung melaporkannya.
Badan sandi itu sebelumnya menyampaikan potensi ancaman serangan siber kepada KPU. Berdasarkan catatan BSSN, terdapat 205 juta serangan siber terjadi selama 2018. "Kami memberikan rekomendasi terkait tindakan-tindakan yang harus dilakukan KPU," kata Direktur Deteksi Ancaman Deputi I BSSN Sulistyo.
(Baca: Badan Siber Ajak Facebook dan Twitter Cegah Hoaks Selama Pilpres)
Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya mengungkapkan adanya upaya peretasan ke laman situs KPU dengan menggunakan IP address dari luar negeri, termasuk Rusia dan Tiongkok. Meski menggunakan IP address dari luar negeri, para peretas dapat juga berasal dari Indonesia.
Arief mengatakan, upaya peretasan tersebut tak dapat mengubah hasil perhitungan suara. Sebab, hasil resmi pemilu ditetapkan berdasarkan perhitungan manual.
Perhitungan manual ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga tingkat nasional. "Jadi andaikan sistem kami down sekali pun, pemilunya tak terganggu," kata Arief.
(Baca: Potensi Pemilu 2019 Jadi yang Terburuk Setelah Reformasi)
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto juga meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan upaya peretasan laman situs KPU. Menurut Wiranto, belum ada teknologi canggih yang mampu mengubah hasil perhitungan suara pemilu di dunia.
Jika hal itu terjadi, dia menilai pemilu tak perlu lagi ada. "Kalau itu bisa dilakukan di seluruh dunia, ya enggak usah ada pemilu karena percuma," kata Wiranto.
