KPPU Ungkap Hasil Penyelidikan Dugaan Kartel Tiket Pesawat Pekan Depan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bakal mengugkapkan hasil penyelidikan terkait dugaan praktik kartel atau oligopoli tarif tiket pesawat pada pekan depan. Dugaan kartel yang melibatkan maskapai penerbangan pada proses kenaikan tarif tiket pesawat dan biaya kargo itu sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu .
"Kami sudah jadwalkan tim investigator. Kami minta minggu depan (menjabarkan hasil penyelidikan)," kata Juru Bicara sekaligus Anggota Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih di kantornya, Jakarta, Senin (8/4).
(Baca: Dugaan Kartel, KPPU Dalami Rangkap Jabatan Direksi Garuda di Sriwijaya)
Guntur mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan banyak informasi dari beberapa pihak terkait untuk keperluan investigasi, baik dari pelaku usaha hingga pihak regulator, yakni Kementerian Perhubungan. Dari hasil investigasi tersebut, KPPU akan memutuskan apakah sudah bisa dilakukan pemberkasan, penghentian penyelidikan, atau memperpanjang waktu penyelidikan.
Tidak hanya soal kenaikan tarif tiket pesawat dan biaya kargo, KPPU juga bakal menjabarkan hasil investigasi terkait rangkap jabatan yang terjadi di maskapai penerbangan pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Seperti diketahui, Direktur Utama Garuda I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra juga menduduki kursi komisioner PT Sriwijaya Air. Hal ini dikahawatirkan KPPU dapat memicu persaingan tidak sehat atau monopoli usaha di industri penerbangan. "Tapi, apakah (rangkap jabatan) itu menyebabkan praktik usaha yang tidak sehat atau tidak, nanti akan dibuktikan pada pekan depan," katanya.
Rangkap jabatan tersebut bermula saat Garuda melalui anak usahanya PT Citilink Indonesia mengambil alih pengelolaan operasional Sriwijaya Air dan anaknya, Nam Air.
Pengambialihan operasional itu dilakukan karena saldo utang Sriwijaya kepada Garuda per 30 September 2018 sebesar US$ 9,33 juta. Yang mana dari jumlah tersebut, sekitar US$ 4,32 juta akan jatuh tempo dalam tempo setahun atau per 30 September 2019.
Kebijakan Tarif Batas Atas
Soal aturan baru dari Kementerian Perhubungan terkait kenaikan tarif batas bawah tiket pesawat, menurut Guntur, tidak diikutsertakan pada investigasi yang bakal dipaparkan minggu depan. Sebab, aturan itu tidak berhubungan dengan dugaan praktik kartel. "(Penaikan tarif batas bawah) itu tidak bisa langsung dianggap predatory pricing yang diteliti KPPU," katanya.
