Kenaikan Harga Tiket, KPPU Telisik Kebijakan Industri Penerbangan

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

12/2/2019, 21.13 WIB

KPPU akan menyelidiki secara mendalam dugaan kartel tiket pesawat yang dilakukan pihak maskapai penerbangan.

PENUMPANG PENERBANGAN DOMESTIK
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sejumlah calon penumpang menunggu jadwal keberangkatan di terminal keberangkatan Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (11/3). Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah penumpang domestik pesawat sepanjang 2016 mencapai 89,35 juta penumpang atau tumbuh 16,6 persen dibandingkan realisasi sepanjang 2015 dengan angka 76,5 juta penumpang.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus melakukan pemeriksaan mendalam terhadap maskapai penerbangan terkait adanya dugaan kartel pada kenaikan tarif pesawat yang diterapkan pihak maskapai beberapa waktu lalu. Naiknya harga tiket salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya operasional, seperti bahan bakar avtur. 

Ketua KPPU Kurnia Toha menyatakan hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki penyebab kenaikan harga tiket oleh pihak maskapai. “Kami sedang mengkaji secara mendalam kebijakan, termasuk BUMN yang terkait industri penerbangan,” kata Kurnia kepada Katadata.co.id, Selasa (12/2).

Sayangnya, KPPU enggan menjelaskan lebih detail terkait kebijakan apa yang menyebabkan  tarif maskapai penerbangan naik. Kurnia hanya menyebut ada kebijakan dari BUMN yang memicu harga tiket pesawat menjadi mahal.

Senada dengan Kurnia, Komisioner KPPU Guntur Syahputra juga enggan membeberkan temuan terbaru terkait penyelidikan maskapai penerbangan yang sudah berjalan sejak bulan lalu. “Masih belum ada peningkatan status,” ujar Guntur singkat.

(Baca: Kenaikan Tarif Tiket dan Bagasi Pesawat Bisa Jadi Bumerang Maskapai)

Sebelumnya, mahalnya harga avtur domestik yang lebih tinggi 20% dibandingkan harga internasional, disebut sebagai biang keladi naiknya tarif tiket pesawat beberapa waktu lalu. Namun, tingginya harga avtur juga bukan tanpa sebab. PT Pertamina (Persero)  diduga melakukan monopoli terhadap  penjualan avtur kepada pihak maskapai penerbangan.

Hal ini tak hanya berdampak terhadap pengguna jasa transportasi udara, tetapi juga pada sektor pariwisata serta menurunnya tingkat keterisian (okupansi) hotel sejak awal tahun ini. 

Tingginya harga avtur juga mendapat perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Untuk mengatasi persoalan ini, Jokowi akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina.

Pertama, meminta mereka untuk menyesuaikan harga agar harga avtur domestik setara dengan harga internasional. Jika opsi pertama tidak bisa dilakukan, maka pilihan keduanya pemerintah akan mengizinkan perusahaan minyak lain menjual avtur sehingga menyebabkan kompetisi harga.

(Baca: Turunkan Harga Avtur, Sri Mulyani Buka Peluang Penyesuaian Tarif PPN)

Dengan opsi terakhir, Jokowi meyakini akan ada banyak perusahaan minyak tertarik dalam pendistribusian avtur di Bandara Soekarno-Hatta. Di sisi lain, Jokowi pun yakin Pertamina mampu bersaing, karena telah berhasil mencetak laba lebih dari Rp 20 triliun. “Saya yakin banyak yang mengantre supaya persaingan lebih sehat dan ada efisiensi, larinya ke situ,”ujarnya.

Dugaan monopoli avtur sempat disanggah Kementerian BUMN. Sebab, harga avtur milik Pertamina dianggap sudah cukup kompetitif dibanding negara lain. 

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, harga avtur Pertamina menempati urutan ketiga tertinggi di Asia Tenggara. Selain itu, dia mengatakan harganya sudah turun terus sejak bulan November 2018 lalu.

"Saya sampaikan, harga avtur di Indonesia khususnya di Bandara Soekarno-Hatta sangat kompetitif. Kita hanya nomor tiga di Asia Tenggara," kata Fajar ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (12/2).

(Baca: Kementerian BUMN: Harga Avtur Pertamina Sangat Kompetitif)

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun membuka peluang penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi penjualan avtur. 

“Kami akan lihat apa peranan perpajakannya, kami lihat juga struktur insentif dari sisi perminyakan,” kata Sri Mulyani.

 

 

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha