Bawaslu Temukan Ribuan TPS Tak Siap Menggelar Pilpres 2019
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan ribuan tempat pemungutan suara (TPS) tidak siap menyelenggarakan Pemilu 2019 yang semestinya digelar serentak di Tanah Air pada 17 April kemarin.
Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan, terdapat sekitar 3.250 TPS yang belum siap hingga pukul 09.00 waktu setempat pada hari pemungutan suara. "Seharusnya sudah disiapkan sehari sebelumnya," kata dia Kamis (18/4).
(Baca: Wiranto Klaim Partisipasi Pemilu dalam Pilpres 2019 Capai 80,9 Persen)
Temuan lainnya, terdapat 11.186 TPS yang tidak lengkap secara logistik, 3.733 TPS yang terlambat memulai jadwal pemungutan suara atau dimulai lebih dari pukul 07.00 waktu setempat. Selain itu, 3.721 surat suara tertukar.
Bawaslu juga menemukan 5.477 TPS tidak memasang daftar pemilih tetap di papan informasi, dan 18.225 TPS tidak memasang visi misi pasangan calon presiden. "Tempat pemungutan suara yang tidak menyediakan alat bantu disabilitas sebanyak 22.666 TPS," ujarnya.
(Baca: Simpatisan Prabowo Laporkan Quick Count Lembaga Survei ke Bareskrim)
Namun, persoalan di TPS berupa ketidaksiapan logistik dan surat suara yang tertukar masih masuk dalam ranah pelanggaran Pemilu administratif, bukan tindak pidana Pemilu.
Opsi Pemilu Susulan di Ratusan TPS Papua
Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka opsi pemungutan suara ulang atau susulan Pilpres 2019 untuk daerah yang mengalami kendala logistik, termasuk Papua. KPU tengah melakukan pendataan untuk mengambil keputusan sekaligus menyiapkan logistiknya.
Pemungutan suara gagal terlaksana di beberapa daerah lantaran pengiriman surat suara terhambat oleh cuaca buruk. Laporan dari KPU Papua, pemungutan suara tidak bisa diselenggarakan di 367 TPS di Abepura, 335 TPS di Jayapura Selatan, serta beberapa TPS di Kabupaten Jayapura.
(Baca: Moeldoko Minta Prabowo Tak Buru-buru Menuding Pilpres 2019 Curang)
Komisioner KPU Hasyim Asyari menyatakan Papua memiliki 29 kabupaten/kota, sedangkan masalah hanya terjadi pada tujuh distrik. "Daerah pegunungan terkendala cuaca sehingga logistik yang dikirim lewat pesawat tidak bisa terbang," kata Hasyim di Jakarta, Rabu (17/4).
Menurut dia, KPU masih melakukan pendataan secara detail untuk mengambil keputusan terkait pemungutan suara ulang atau susulan tersebut. Ini juga untuk memastikan kesiapan logistiknya.
(Baca: Quick Count 7 Lembaga Survei Hampir 100%, Jokowi Ungguli Prabowo 9-11%)
"Kalau Pemilu ulang harus cek berapa (surat suara) yang diperlukan, kalau tidak ada harus tambah, kalau sudah ada logistiknya kan tinggal tunggu," ujar Hasyim.
