Sri Mulyani Pantau Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal I Masih Baik
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menyelenggarakan rapat berkala dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan stabilitas sistem keuangan masih baik pada kuartal I 2019 ini.
"Sistem keuangan kuartal I 2019 terjaga dengan baik. Kesimpulan tersebut berdasarkan pemantauan lembaga anggota KSSK," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/4) malam.
Pemantauan dilakukan pada perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan. Di sisi lain, pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung aman dan damai turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan.
(Baca: Kementerian Keuangan Perlu Waspadai Dana Asing Keluar Mendadak)
Sri Mulyani mengatakan, KSSK akan terus mencermati beberapa potensi risiko, khususnya yang berasal dari perekonomian global. Risiko tersebut ialah pelemahan pertumbuhan ekonomi global dan penurunan volume perdagangan dunia.
Dari sisi domestik, tantangan yang dihadapi adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan memacu investasi dan ekspor. Upaya itu diiringi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. KSSK terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, mikroprudensial, dan penjaminan simpanan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi.
Di bidang moneter, Bank Indonesia (BI) memfokuskan kebijakan suku bunga dan nilai tukar untuk memperkuat stabilitas eksternal perekonomian. Kebijakan tersebut juga untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik.
BI telah mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6% sepanjang kuartal I 2019. Bersamaan dengan itu, BI juga menempuh berbagai kebijakan yang lebih akomodatif. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya strategi operasi moneter untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas di pasar melalui transaksi term-repo secara regular dan terjadwal, disamping FX Swap. Kedua, perkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan menaikkan kisaran batasan Rasio Intermediasi Makroprudensial menjadi 84%-94%.
(Baca: Defisit APBN Melebar, Capai Rp 101,96 Triliun pada Triwulan I 2019)
Kemudian, BI melakukan akselerasi pendalaman pasar keuangan melalui penguatan market conduct dan penerbitan ketentuan pelaksanaan instrumen derivatif suku bunga rupiah. Ini diikuti dengan kebijakan perluasan elektronifikasi penyaluran bansos, transportasi, dan keuangan pemerintah daerah dan mempersiapkan QR lndonesia Standard (QRIS).
Di bidang fiskal, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara umum menunjukkan tren positif, baik di sisi pendapatan maupun belanja negara. Dengan APBN yang kredibel, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan, termasuk dalam mengantisipasi perlambatan ekonomi global.
Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang stabilitas sistem keuangan masih terjaga. Hal ini didukung oleh tingkat permodalan dan likuiditas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memadai.
Kinerja intermediasi LJK juga tumbuh positif dengan tingkat risiko yang terjaga. OJK mendukung peran aktif dari sektor jasa keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, antara Lain dengan memperluas pendalaman pasar, meningkatkan kapasitas pelaku di industri keuangan, dan mengembangkan program pembiayaan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan.
Sementara, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai tren kenaikan suku bunga simpanan secara umum sudah melandai dan stabil, sejalan dengan membaiknya kondisi likuiditas perbankan. Selanjutnya, LPS melakukan pemantauan dari sisi coverage penjaminan baik nominal dan rekening.
(Baca: Jokowi Minta APBN 2020 Jadi Stimulus Ekspor dan Investasi)
