KPPU Curigai Realisasi Kemitraan Perusahaan Sawit dan Kebun Rakyat
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menelusuri realisasi kemitraan perusahaan sawit terkait pengalokasian 20 % dari total luas lahan usaha perkebunan untuk pembangunan kebun sawit rakyat. KPPU mencurigai perusahaan pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) tidak benar-benar merealisasikan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UU No. 39/2014 tentang Perkebunan.
Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan kecurigaan pihaknya diperkuat karena hingga saat ini Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan belum memiliki data pasti anggota perkebun plasma yang mendapat kemitraan. "Kenapa bisa memberikan izin tanpa memastikan ini 20 % dan siapa anggota plasmanya. Itu benar-benar riil atau tidak, atau itu bodong?," kata Guntur di Kantor KPPU Jakarta, Selasa (23/4).
(Baca: Pengusaha Khawatirkan Kampanye Hitam Sawit Ganggu Harga Jual Petani)
Namun KPPU masih menunggu inventarisasi data yang dihimpun Kementerian Pertanian mengingat pemberian izin berada di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Realisasi kemitraan perkebunan sawit ini bukan lagi berada di tindak pencegahan, namun pada penegakan hukum.
Oleh karena itu, KPPU akan memberi sanksi terhadap perusahaan yang terbukti tidak melakukan kemitraan dengan pekebun swadaya sebesar 20 % lahan. "Sanksinya bisa sampai menutup izin usaha. Lembaga pemberi izin pun wajib menjalankannya maksimal 30 hari setelah keputusan inkrah," kata Guntur.
Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Kementerian Pertanian Prasetyo Jati, mengatakan saat ini Kementan sedang menginventarisasi izin-izin usaha perkebunan sejak 2007. "Secara regulasi dari pemberi izin, pemberi izin yang diberikan laporan ke kementerian, tidak semuanya pemberi izin dan perusahaan melapor ke kami," kata Prasetyo.
Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai tuntutan kewajiban perkebunan rakyat sebesar 20% terlalu multitafsir. Aturan itu tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan untuk perusahaan yang memiliki lahan di atas 250 hektare.
Ketua Umum Gapki Joko Supriyono menyatakan kewajiban perkebunan dicantumkan dalam tiga aturan turunan. Hal ini kemudian menjadikan pemerintah dinilai menjadi tidak konsisten. "Kebijakannya over regulated," kata Joko di Jakarta, Rabu (12/12).
(Baca: Pengusaha Sawit Minta Kewajiban 20% Perkebunan Rakyat Tak Multitafsir)
Ketiga aturan itu antara lain berupa Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98 Tahun 2013, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 7 Tahun 2017, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 28 Tahun 2014.
Joko menjelaskan pernyataan yang berbeda pada tiap aturan juga membuat pengusaha kesulitan menerapkan aturan.
Pada Permentan, fasilitas pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari Izin Usaha Perkebunan. Sedangkan Permen ATR menyatakan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari Hak Guna Usaha (HGU). Lain lagi halnya dengan Permen LHK meminta kewajiban 20% berasal dari luas areal yang dilepaskan dari kawasan hutan.
Oleh karena itu, pengusaha meminta pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan untuk mengatasi permasalahan tersebut. "Penting untuk kepastian hukum karena tuntutan kepada kami semakin besar," ujar Joko.
Selain itu, dia menekankan ketersediaan lahan semakin kecil untuk ekspansi. Sehingga, Gapki mengusulkan program kemitraan bisa menjadi alternatif dalam mengembangkan kebun rakyat.
(Baca: Pungutan Ekspor Sawit Tahun 2018 Mencapai Rp 14 Triliun)
Menjawab kegusarann pengusaha, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang saat itu mnjelaskan, bahwa aturan kewajiban 20% itu berdasarkan kepemilikan lahan pengusaha.
Contohnya, ketika pengusaha meminta izin untuk 1000 hektare lahan, harus mengalokasikan 200 hektare lahan untuk mengembangkan lahan petani rakyat.
Namun, lahan untuk rakyat sebesar 200 hektare yang dikembangkan pengusaha, berada di luar izin yang diajukan. "Sejatinya aturan yang kami buat tidak menjadi beban karena tujuan utamanya kesetaraan," kata Bambang.
Sementara terkait pembentukan PP, menurutnya hal itu sedang dalam proses harmonisasi dan sudah diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Namun, aturan itu terkendala kepemilikan perusahaan yang membatasi hak asing hanya 49%.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, realisasi fasilitas pembangunan kebun masyarakat 2017 tercatat seluas 623.114 hektare, meningkat dari 2016 yang hanya 202.730 hektare.
