KPPU Duga Ada Indikasi Persaingan Tak Sehat pada Impor Bawang Putih
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya indikasi persaingan dagang tidak sehat dalam penunjukan Perum Bulog untuk mengimpor bawang putih. Penunjukan ini dinilai berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan antara Bulog dengan pengimpor lainnya.
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Sirangih mengatakan, perbedaan perlakukan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017.
Dalam aturan itu tertulis, importir diwajibkan untuk melakukan penanaman bawang putih sebesar 5% dari total kuota impor. "Namun untuk impor yang dilakukan oleh Bulog, ketentuan ini tidak diwajibkan," kata Guntur di Surabaya, Selasa (26/3).
(Baca: Bulog Anggarkan Rp 500 Miliar untuk Impor 100 Ribu Ton Bawang Putih)
Hal ini yang kemudian menurut dia menimbulkan ketidakadilan bagi importir lain. Karena itu, KPPU akan memanggil Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengonfirmasi masalah ini. "Kami minta penjelasan kalau memang ada kelangkaan bawang putih," ujarnya.
Perum Bulog sebelumnya diberi penugasan impr 100.000 ton bawang putih berdasarkan keputusan rapat koordinasi terbatas 18 Maret lalu di kantor Kementerian Perekonomian,.
Untuk melaksanakan impor tersebut, Bulog menyatakan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp500 miliar. Impor itu dilakukan untuk menstabilisasi harga bawang putih yang sempat menyentuh Rp 45 ribu - R[p 50 ribu per kilogram (kg). Lonjakan harga di pasar salah satunya disebabkan oleh berkurangnya pasokan.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar Utomo sebelumnya menjelaskan bahwa Perum Bulog masih melengkapi persyaratan berupa surat penugasan dari Menteri BUMN, untuk kemudian mengajukan izin ke Kementerian Perdagangan dan mendapatkan persetujuan impor (PI). Surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian sudah diperoleh sebelumnya, tak lama berselang setelah rakor.
(Baca: Jelang Ramadan, Kemendag Antisipasi Pergerakan Harga Bahan Pokok)
Setelah seluruh persyaratan lengkap, Bulog bisa segera melakukan lelang impor bawang putih secara terbuka. Bawang putih sebanyak 100.000 ton akan didatangkan dari Tiongkok secara bertahap.
Menurut Bachtiar, pengiriman bawang putih dari Tiongkok memakan waktu sekitar tiga minggu, sehingga diperkirakan impor bawang putih tahap pertama akan masuk pada April mendatang.
Keterbatasan Pendanaan
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih mengingatkan ada potensi kerawanan dari rencana impor 100.000 ribu ton bawang putih. Hal itusalah satunya karena faktor pendanaan, yang mana Bulog memiliki keterbatasan dana untuk melaksanakan penugasan tersebut.
Lana menyatakan keterbatasan dana itu dapat membuat Bulog menjual hak impor kepada importir lain untuk memperoleh keuntungan.
"Dalam hal ini mungkin hak impornya itu dijual ke orang lain, kemudian dihargai mahal untuk mengambil keuntungan itu. Ada potensi seperti itu," katanya.
Karena itu, dia menilai Bulog lebih baik melaksanakan peran sebagai evaluator, bukan pelaku impor langsung, untuk menekan ruang penyelewengan penjualan hak impor kepada pihak ketiga.
Selain itu, Lana juga menyarankan agar pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atas komoditas pertanian. Tujuannya, agar harga jual tidak meningkat tajam.
(Baca: Jaga Harga, Petani Minta Bulog Tak Gelontorkan Jagung Impor)
Sementara itu, Ekonom Senior Indef Didik Rachbini mengatakan keterbatasan dana tersebut bisa membuat Bulog meminta bantuan swasta untuk melakukan impor bawang putih. "Berbagi untung dengan swasta, itu sama dengan monopoli," ujarnya.
Didik sependapat dengan pemerintah. Saat ini impor bawang putih sangat diperlukan mengingat terbatasnya pasokan dari petani lokal. Namun, praktik impornya harus diubah agar dibiarkan berjalan bebas, tanpa ada proses penunjukan.
Ia menyarankan agar Bulog tetap berperan menstabilkan harga pangan yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat seperti beras.
