Ketua DPR hingga Ganjar Sepakat untuk Merevisi Pemilu Serentak
Beberapa masalah muncul dalam pemilihan umum kali ini. Pemilu 2019 merupakan yang pertama kali dilaksanakan secara serentak dalam memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden. Melihat problematika yang terjadi, Ketua DPR Bambang Soesatyo setuju untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dia mencontohkan poin yang perlu direvisi adalah mengembalikan aturan pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) tidak dilakukan secara bersamaan. “Saya setuju kembali seperti dulu. Pileg dan pilpres terpisah dengan waktu masa kampanye maksimal tiga bulan,” kata Bambang di Jakarta, Kamis.
(Baca: Bawaslu Tunggu Perhitungan Suara untuk Evaluasi Pemilu Serentak)
Menurut dia, ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pemilu serentak, misalnya terlalu rumit dan mempersulit pemilih dalam menentukan pilihannya. Politisi Partai Golkar ini juga melihat pemilu serentak menyebabkan beban kerja penyelenggara pemilu seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) semakin besar.
Beban kerja yang besar itu menyebabkan banyak anggota KPPS yang meninggal dan dirawat di rumah sakit setelah pemungutan suara. “Pemilu serentak rumit dan mempersulit pemilih terutama yang ada di desa-desa,” ujarnya, Kamis (25/4).
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan pemilihan umum di berbagai tingkatan tidak dilakukan secara bersamaan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Bisa ditata ulang, mungkin serentak secara nasional saja atau provinsi dan kabupaten/kota saja sehingga tidak membutuhkan tenaga, pikiran bahkan jiwa seperti ini,” katanya di Semarang kemarin.
(Baca: Perludem Identifikasi Lima Masalah Pemilu 2019)
