Sri Mulyani Sebut Ekspor dan Investasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2020
Pemerintah menyampaikan pada rapat paripurna DPR RI, Senin (20/5), proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 di kisaran 5,3 - 5,6%. Motor penggerak pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang diperkirakan tidak akan jauh berbeda dari 2019.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa investasi dan ekspor menjadi perhatian khusus pemerintah tahun depan. "Volatilitas investasi dan ekspor memang cukup tinggi dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Pada dua hal itu kita harus berhati-hati dalam memproyeksikan maupun memformulasikan kebijakan," jelas Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta.
Menurut dia, fokus pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yaitu dengan pemulihan investasi dan ekspor. Pemulihan ini dilakukan dengan tetap menjaga pertumbuhan konsumsi melalui perbaikan daya beli, stabilitas harga dan perkuatan kepercayaan konsumen.
Perekonomian nasional pada triwulan pertama 2019 tumbuh 5,07 %, ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang cukup sehat sejalan dengan terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah. Pemerintah memproyeksikan konsumsi rumah tangga berada pada kisaran 4,9 - 5,2 % di tahun 2020, ekspor di kisaran 5,5 - 7 %, sedangkan investasi di kisaran 7 - 7,4 %.
(Baca: Bidik Ekonomi Tumbuh 5,3-5,6% di 2020, Ini 5 Prioritas Belanja Negara)
Target Pajak Tetap Tumbuh Positif
Sementara itu penerimaan pajak ditargetkan tetap tumbuh positif di 2020, walaupun per April 2019 realisasi penerimaan pajak hanya Rp 436,4 triliun, tumbuh 1 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut jauh di bawah target pemerintah 10,7 %, dan realisasinya baru mencapai 24,4 % dari target pada RAPBN 2019.
“Tax ratio pada 2020 masih pada range saja, untuk penentuannya nanti dirapatkan bersama semua fraksi DPR. Namun kemampuan penerimaan pajak akan tetap positif pada 2020,” ujar Sri Mulyani. Mobilisasi pendapatan negara, dia melanjutkan, dilakukan dalam optimalisasi penerimaan perpajakan maupun reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan tetap merespons perkembangan ekonomi terkini.
(Baca: Pengamat Peringatkan Risiko Penerimaan Pajak Tak Capai Target APBN)
Selain itu, reformasi akan mendorong daya saing investasi dan ekspor melalui pemberian insentif fiskal. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan tax ratio 2020 sebesar 11,82 hingga 12,4 % terhadap PDB.
Kementrian Keuangan juga akan melihat dari sisi risiko di kuartal II. Dalam pembahasan selama dua bulan ke depan akan semakin membentuk titik kesepakatan sebelum dituangkan di nota keuangan.
Sementara itu, reformasi PNBP akan dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam (SDA). Pemerintah akan memperbaiki pengelolaan aset Barang Milik Negara (BNM). Salah satunya dengan mengasuransikan BMN terkait dengan bencana alam. Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) serta peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan terus ditingkatkan.
Reformasi PNBP diintegrasikan dalam penyempurnaan peraturan turunan UU Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP. PNBP diperkirakan mencapai kisaran 2,0% - 2,5% terhadap PDB pada tahun 2020. “Namun kita harus tetap waspada terhadap ketidakpastian pasar komoditas global,” ungkapnya.
(Baca: Dampak Berantai Perang Dagang AS - Tiongkok terhadap Ekonomi Indonesia)
