Target Bauran Energi Terbarukan 23% pada 2025 Sulit Tercapai

Penulis: Fariha Sulmaihati

Editor: Sorta Tobing

24/6/2019, 15.00 WIB

Proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan masih terbentur regulasi pemerintah. Investor melihat proyek ini tidak menarik dan ekonomis.

target energi baru terbarukan sulit tercapai, fabby tumiwa, pembangkit ebt
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Ilustrasi. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, target bauran energi terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 dirasa sulit tercapai

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, target bauran energi terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 dirasa sulit tercapai. Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)2019-2028 yang telah disusun oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), tambahan untuk pembangkit EBT hanya 16 Gigawatt (GW). Sedangkan, untuk mengejar bauran energi 25% butuh tambahan 35 GW hingga 2025 atau 5-6 GW per tahun.

"Masih ada gap yang cukup tinggi, paling tidak 18-20 GW sampai 2030. Bagaimana bisa terpenuhi," kata dia, kepada Katadata.co.id, Senin (24/6).

(Baca: Kurang Dana, 24 Proyek Pembangkit Energi Terbarukan Terancam Batal)

Fabby pun menyampaikan beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk pengambangan pembangkit EBT, yaitu membuat proyek pembangkit listrik EBT layak mendapatkan pendanaan. Selama ini proyek ini sulit untuk mendapatkan pendanaan karena terbentur Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 50 Tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan listrik dan Permen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Dalam regulasi itu, biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP pembangkitan nasional. Jadi aturan tersebut dianggap tidak menarik karena tidak ekonomis dari sisi investor.

(Baca: Sepi Peminat, Pengembangan Energi Terbarukan di Banten Masih Minim)

Selain regulasi, kualitas pengembang, secara teknis dan finansial, harus ditingkatkan. "Perkembangan terakhir sepertinya susah berharap kalau kebijakan dan regulasi pemerintah tidak mendukung proyek energi terbarukan," kata dia.

Sementara itu, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Ditjen EBTKE Harris mengatakan ada dua proyek pembangkit EBT yang memiliki perjanjian jual beli listrik (Power Purchasing Agreement/ PPA) pada 2017 tapi diputus, karena tidak mendapatkan pembiayaan (financial close). Sedangkan, totalnya ada 70 PPA pada 2017. Selain itu, masih ada 16 proyek yang belum mendapatkan pendanaan.

Namun, ia menjelaskan pihaknya akan terus mengejar target tersebut. Pasalnya, bauran energi tidak hanya bergantung pada pembangkit listrik, tetapi juga Bahan Bakar Nabati (BBN) seperti Biodiesel 20% (B20). "Target EBT 23% pada 2025 bukan hanya dari listrik tetapi juga dari biofuel. Upaya tetap dilakukan untuk mencapai target tersebut," kata dia pada Kamis lalu. 

(Baca: Ketidaksiapan Pemda Dituding Penyebab Banyak Pembangkit EBT Mangkrak)

Reporter: Fariha Sulmaihati

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN