Kemnaker Ajak LPKS Tingkatkan Kualitas Pelatihan Kerja

Tim Publikasi Katadata

28/6/2019, 22.36 WIB

Asosiasi LPKS diharapkan dapat membantu pemerintah mempersiapkan tenaga-tenaga kompeten dan profesional yang dapat bersaing di tingkat global.

Kemnaker
Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengajak anggota Asosiasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas. Asosiasi LPKS diharapkan dapat membantu pemerintah mempersiapkan tenaga-tenaga kompeten dan profesional yang dapat bersaing di tingkat global. Khususnya pada bidang digitalisasi, otomasi, dan artificial intelligent.

 

“Peningkatan mutu layanan pelatihan merupakan sesuatu yang mutlak, terlebih dengan tantangan ke depan di era revolusi industri 4.0 saat ini,” kata Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bidang Ekonomi dan SDM, Aris Wahyudi saat membuka Rakor Asosiasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Rakor diselenggarakan di Denpasar, Bali, Selasa-Jumat (25-28/6/2019).

 

Dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta (28/6) Aris mengatakan perbaikan mutu lulusan lembaga pelatihan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dunia industri, serta masyarakat. Ke depan katanya, pembangunan Indonesia akan berfokus pada SDM untuk mengelola infrastruktur yang sudah ada.  Untuk itu, pemerintah akan melibatkan seluruh komponen dalam mencetak tenaga kerja andal, termasuk LPKS.

 

Aris berharap semua lembaga pelatihan yang ada, memiliki satu presepsi, visi, dan misi, serta berkomitmen meningkatkan kualitas SDM. Sebab, lulusan LPKS yang kompeten dan berdaya saing, merupakan nilai jual strategis sesuai kebutuhan Industri.

 

“Kami berharap asosiasi LPKS sebagai bagian dari Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkenas) bekerja sama dengan pemerintah meningkatkan kualitas pelatihan. Keluaran pelatihan kualitasnya harus terjaga. Jangan sampai output pelatihan tidak diterima di pasar kerja dan dunia industri,” kata Aris.

 

Berdasarkan data Kemnaker saat ini tercatat  7.764 LPKS. Namun dari jumlah itu, baru 5.047 lembaga yang sudah terdaftar dan memiliki vocational identification number (VIN) dari Direktorat Lembaga Pelatihan Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah akan terus mendampingi agar LPKS terakreditasi dan memiliki standar yang sama, untuk menjamin lulusan pelatihan siap kerja atau siap berwirausaha mandiri.

 

Rakor LPKS ini dihadiri beberapa asosiasi besar yaitu Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI) dan Himpunan Pimpinan Pendidik Pelatihan dan Kewirausahaan Indonesia (HP3KI). Selain itu juga ada Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI), Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP), dan para pengelola LPKS dari seluruh Indonesia.

 

Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Artikel Terpopuler