Pemerintah Kaji Penyaluran Beras Bulog Melalui Program BPNT
Pemerintah menimbang penggunaan beras milik Bulog untuk program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Keputusan ini diambil karena pergeseran penyaluran beras kepada masyarakat miskin dari Beras Sejahtera (Rastra) menjadi pemberian kartu uang dalam BPNT memicu penumpukan beras di gudang Bulog.
Menteri Sosial Agus Gumiwang menyatakan pemerintah punya kepentingan supaya beras di gudang Bulog bisa tersalurkan kepada masyarakat. Apalagi, Bulog memiliki kewajiban untuk membeli gabah dan beras dari petani.
"Tadi sudah ada jalan keluarnya, kami akan bahas lebih detail antara Kementerian Sosial dan Bulog, bagaimana program sosial bisa membantu penyaluran dan penyerapan Bulog supaya maksimal," kata Agus usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/7).
Dia menjelaskan, Bulog mampu melakukan persaingan dalam memberikan kualitas dan kuantitas beras untuk kebutuhan masyarakat miskin dalam program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan BPNT. Menurut dia, target penyerapan beras Bulog untuk BPNT bisa mencapai 70% hingga 100%.
Agus mengungkapkan penggunaan beras Bulog bakal tetap memperhatikan pelaku usaha perberasan lain dalam pasar. Menurut dia, pembahasan teknis tetap akan lebih detail karena berhubungan dengan perhitungan penerima KPM dalam BPNT. "Misalnya ada langkah kita akan mengundang Kepala Dinas Sosial seluruh Indonesia serta Kepala Divisi Regional Bulog untuk menyampaikan pandangan pemerintah agar daerah bisa ikut mendukung," ujar Agus.
(Baca: Gudang Penuh, Bulog Minta Pemerintah Kembalikan BPNT ke Rastra)
