Kominfo Siapkan Tujuh Hal Sebelum Berlakukan Aturan IMEI
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan, penandatanganan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) rencananya dilakukan pada 17 Agustus 2019. Namun, hal ini bukan berarti regulasi tersebut akan langsung diimplementasikan.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail mengatakan, kementeriannya belum menentukan waktu pelaksanaan aturan tersebut. "Berlaku kapan, belum diputuskan. Kami masih harus melakukan tujuh hal terlebih dahulu," kata dia di kantornya, Jumat (12/7).
Ia pun merinci ketujuh hal tersebut. Pertama, mengecek kesiapan sistem informasi basis data IMEI nasional (SIBINA). Melalui sistem itu, Kementerian akan bisa mengklasifikasikan ponsel buatan impor, lokal, milik Warga Negara Asing (WNA), maupun stok pedagang atau belum terjual.
(Baca: Ada Aturan IMEI Khusus untuk Ponsel Warga Negara Asing)
Kedua, menyiapkan basis data IMEI. Ismail ingin memastikan semua basis data bisa ditampung dan disinkronisasi dengan baik di sistem. Dengan begitu, ia berharap basis data ini bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Ketiga, melakukan uji coba guna memastikan sistem tersebut bisa berjalan baik ke depan. “Sistemnya sudah diuji coba. Masih berjalan, karena (uji coba sistem) tidak bisa dilakukan hanya sekali," katanya.
Keempat, sinkronisasi data milik kementerian dengan operator seluler. Perusahaan telekomunikasi berperan dalam proses sinkronisasi data IMEI. Hal ini bertujuan agar data IMEI otomatis terekam di operator, ketika ponsel diaktifkan pengguna.
