Kekeringan Melanda 1.963 Desa, Beberapa Provinsi Berstatus Awas
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya kekeringan telah melanda 1.963 desa di 79 kabupaten/kota. Beberapa daerah berstatus awas lantaran sudah mengalami keadaan 61 hari tanpa hujan.
Data ini diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang antisipasi dampak kekeringan yang digelar pada Senin (15/7) lalu. “Status awas terjadi di beberapa provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTB, NTT,” kata dia seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kamis (17/7).
(Baca: Musim Kemarau, Luas Lahan Gagal Panen Capai 9.358 Hektare)
Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memantau pasokan air untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. Bila diperlukan, modifikasi cuaca atau pembangunan sumur bor bisa dilakukan.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, puncak kemarau akan berlangsung pada Agustus-September 2019. Sekitar 2 juta warga perkotaan yang tersebar di delapan provinsi rentan terkena dampak kekeringan.
Sedangkan lahan pertanian yang paling terdampak kekeringan adalah sawah tadah hujan, dan sebagian irigasi yang sumber airnya dari air sungai. Sedangkan irigasi teknis yang mendapatkan air dari bendungan atau irigasi premium, terutama 16 bendungan besar, ketersediaan air masih cukup.
(Baca: Kementan Janjikan Kompensasi Lahan Sawah yang Terimbas Kekeringan)
Diperkirakan, lahan irigasi terdampak seluas 707,1 hektare di 12 provinsi, meliputi Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Maluku, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, dan Papua.
Pemenuhan Air Bersih untuk Konsumsi Masyarakat Jadi Prioritas
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk konsumsi masyarakat menjadi prioritas. Kementeriannya membangun sumur bor untuk menjaga pasokan air bersih.
“Saat terjadi kekeringan, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas, baru setelah itu untuk irigasi lahan pertanian," kata dia seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (17/7).
Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi menjelaskan, Kementerian PUPR menyiapkan 1.000 unit pompa sentrifugal berkapasitas 16 liter per detik untuk menjaga ketersediaan air bersih konsumsi masyarakat. Pompa tersebut tersebar di 34 provinsi.
“Tentunya apabila di situ memang ada air. Air bisa air tanah maupun bisa dari suatu sungai yang memang masih ada,” kata dia.
