Kekeringan Melanda 1.963 Desa, Beberapa Provinsi Berstatus Awas

Penulis: Martha Ruth Thertina

17/7/2019, 17.34 WIB

BMKG memprediksi puncak musim kemarau pada Agustus-September. Pemerintah membuka opsi modifikasi cuaca dan pembangunan sumur bor.

Daerah Kekeringan, puncak kemarau 2019
ANTARA FOTO/RAHMAD
Petani membuat kubangan penampungan air di tengah lahan yang ditanami Timun, di Desa Seuneubok Nisam, Aceh Utara, Aceh, Rabu (10/7/2019). Musim kemarau berdampak berkurangnya debit air sungai dan irigasi yang menyebabkan ribuan hektar lahan pertanian dan perkebunan kekeringan karena petani sulit mendapatkan sumber air.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, setidaknya kekeringan telah melanda 1.963 desa di 79 kabupaten/kota. Beberapa daerah berstatus awas lantaran sudah mengalami keadaan 61 hari tanpa hujan.

Data ini diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang antisipasi dampak kekeringan yang digelar pada Senin (15/7) lalu. “Status awas terjadi di beberapa provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTB, NTT,” kata dia seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kamis (17/7).

(Baca: Musim Kemarau, Luas Lahan Gagal Panen Capai 9.358 Hektare)

Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memantau pasokan air untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. Bila diperlukan, modifikasi cuaca atau pembangunan sumur bor bisa dilakukan.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, puncak kemarau akan berlangsung pada Agustus-September 2019. Sekitar 2 juta warga perkotaan yang tersebar di delapan provinsi rentan terkena dampak kekeringan.

Sedangkan lahan pertanian yang paling terdampak kekeringan adalah sawah tadah hujan, dan sebagian irigasi yang sumber airnya dari air sungai. Sedangkan  irigasi teknis yang mendapatkan air dari bendungan atau irigasi premium, terutama 16 bendungan besar, ketersediaan air masih cukup.

(Baca: Kementan Janjikan Kompensasi Lahan Sawah yang Terimbas Kekeringan)

Diperkirakan, lahan irigasi terdampak seluas 707,1 hektare di 12 provinsi, meliputi Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Maluku, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, dan Papua.

Pemenuhan Air Bersih untuk Konsumsi Masyarakat Jadi Prioritas

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk konsumsi masyarakat menjadi prioritas. Kementeriannya membangun sumur bor untuk menjaga pasokan air bersih.

“Saat terjadi kekeringan, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas, baru setelah itu untuk irigasi lahan pertanian," kata dia seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (17/7).

Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi menjelaskan, Kementerian PUPR menyiapkan 1.000 unit pompa sentrifugal berkapasitas 16 liter per detik untuk menjaga ketersediaan air bersih konsumsi masyarakat. Pompa tersebut tersebar di 34 provinsi.

“Tentunya apabila di situ memang ada air. Air bisa air tanah maupun bisa dari suatu sungai yang memang masih ada,” kata dia.

(Baca: Dilanda Kemarau, Produksi Beras Diperkirakan Turun Dua Juta Ton)

Sedangkan untuk daerah yang memiliki curah hujan relatif sedikit sehingga cadangan air tanah terbatas misalnya Gunung Kidul, Kementerian PUPR membuat sumur bor di lokasi yang potensial memiliki sumber air.

Kementerian PUPR juga mengoptimalkan pemanfaatan 7.471 sumur bor yang sudah tersedia. Pada 2019, Kementerian PUPR melakukan pembangunan sumur bor baru di 428 titik.

Langkah lainnya, Kementerian PUPR menyediakan 242 unit Mobil Tangki Air (MTA) dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter untuk melayani 1.300 jiwa per MTA/hari.

Adapun perkiraan kebutuhan air minum untuk masyarakat terdampak kekeringan sebesar 31 ribu m3/hari sehingga targetnya ada 1.674 unit MTA bisa dioperasionalkan. Ini termasuk MTA dukungan dari pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

8 Waduk Utama Memiliki Tinggi Muka Air di Bawah Normal

Berdasarkan pantauan Kementerian PUPR, sebanyak delapan dari 16 waduk utama memiliki tinggi air yang normal yaitu Cirata, Saguling, Betutegi, Wadaslintang, Bili-Bili, Kalola, Way Rarem, dan Ponre-Ponre. Sedangkan delapan waduk lainnya memiliki tinggi muka air di bawah normal, yakni Jatiluhur, Kedungombo, Wonogiri, Sutami, Wonorejo, Cacaban, Selorejo, dan Batu Bulan.

“(Lahan pertanian yang mengandalkan) waduk dengan kondisi di bawah rencana akan mengalami penyesuaian pola tanam yang pengaturannya di tentukan oleh perkumpulan petani pengguna air,” kata Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi.

Per 30 Juni 2019, ketersediaan air di 16 waduk utama tersebut sebesar 3.858,25 juta meter kubik dari tampungan efektif sebesar 5.931,62 juta meter kubik. Luas area yang bisa dilayani dari ke-16 bendungan tersebut adalah 403.413 hektare dari total 573.367 hektare.

(Baca: Proyek 65 Bendungan: Progres Bendungan Karian Banten Capai 60%)

Selain memantau pasokan air dari waduk utama, Kementerian PUPR memantau pasokan air dari 231 waduk lainnya dengan kapasitas yang lebih kecil. Kementerian PUPR juga memantau ketersediaan air dari 1.922 embung.

Terpantau, 1.214 embung berfungsi normal (63,2%) dan 708 embung mengalami penurunan fungsi (36,8%). Rata-rata seluruh embung mampu menyediakan air hingga dua-tiga bulan dengan total ketersediaan air 208 juta m3.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN