Kabar Perombakan Direksi di Banyak BUMN, Rini: Kita Lihat Saja
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno angkat bicara tentang isu perombakan direksi manajemen perusahaan-perusahaan pelat merah yang diminta untuk segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
"Siapa yang ngomong? Memang saya ngomong gitu? Enggak. Ada RUPSLB memangnya harus merombak? Kan enggak. Yang paling utama six month result yang kami ingin tunjukkan. Enggak ada pembicaraan untuk rombak," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7).
Rini menegaskan, pemerintah menargetkan hasil yang spesifik supaya kinerja BUMN moncer pada enam bulan pertama tahun ini. Meski mengatakan tidak ada pembicaraan spesifik untuk perombakan direksi, dia tak membantah bakal ada perombakan. "Loh ya enggak tahu, kita lihat saja," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/7).
(Baca: Kementerian BUMN Mengaku Akan Rombak Manajemen 5 Perusahaan BUMN)
Sebelumnya, Deputi Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyatakan perintah RUPSLB ditujukan hanya untuk lima perusahaan BUMN yang telah go public. Dari lima BUMN tersebut, empat di antaranya dari industri perbankan, yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta satu BUMN migas, yakni Perusahaan Gas Negara (PGN).
Gatot mengungkapkan, tujuan pertama diselenggarakannya RUPSLB yaitu untuk melihat kinerja laporan keuangan selama semester pertama 2019. Kedua, perubahan susunan pengurus perseroan. Sedangkan agenda lainnya, masing-masing perusahaan bisa mengusulkan agenda tambahan.
"Untuk aksi korporasi yang perlu persetujuan pemegang saham seperti akuisisi dan penerbitan bond," kata Gatot melalui siaran resminya, Kamis (18/7).
Menurut Gatot, langkah-langkah ini merupakan evaluasi kinerja BUMN yang setiap tahun dilakukan. Proses RUPSLB pun harus dilakukan sesuai aturan pasar modal seperti tahun-tahun sebelumnya.
(Baca: Seluruh Saham BUMN Karya Naik Usai Jokowi Ungkap Fokus Infrastruktur)
