Pengamat Nilai Hak Kelola Blok Corridor Diserahkan 100% ke Pertamina
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memutuskan memperpanjang pengelolaan Blok Corridor hingga 2043 kepada kontraktor eksisting, yakni ConocoPhillips sebesar 46%, Repsol 24%, dan Pertamina sebesar 30%. Pemerintah pun memberikan kesempatan kepada ConocoPhillips sebagai operator Blok Corridor hingga 2026. Setelah itu, Pertamina akan bertindak sebagai operator.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai keputusan pemerintah terkait pembagian operator Blok Corridor cukup janggal. Ketimbang membuat pembagian operator seperti itu, pemerintah seharusnya memberikan hak partisipasi Blok Corridor kepada Pertamina. Setelahnya Pertamina bisa menawarkan hak partisipasi kepada ConocoPhillips dan Repsol untuk menjadi mitra di Blok Corridor.
Apalagi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 15/2015 telah berlaku kembali pasca Permen ESDM No 23/2018 dibatalkan oleh Majelis Konstitusi pada November 2018 lalu setelah Serikat Pekerja Pertamina melakukan judicial review. Jika mengikuti Permen No 15/2015, hak partisipasi blok migas terminasi seharusnya diserahkan kepada Pertamina.
"Tetapi pemerintah tetap memperpanjang kontrak ConocoPhillips di Blok Corridor dan hanya menambah share Pertamina menjadi 30%," ujar Mamit.
(Baca: Keputusan Jonan Perpanjang Pengelolaan Blok Corridor Dipersoalkan)
Padahal Blok Corridor mempunyai cadangan gas cukup besar yang dibutuhkan Blok Rokan untuk melakukan injeksi sumur. Blok Rokan akan diambil alih oleh Pertamina mulai 2021. "Pemerintah seharusnya memberikan prioritas kepada Pertamina terkait dengan selesainya kontrak Blok Corridor," ujar Mamit.
