Kenaikan Tarif Impor Susu Eropa Dikhawatirkan Picu Perang Dagang
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menilai rencana pemerintah mengenakan tarif pada produk susu olahan dari Uni Eropa dapat memicu langkah balasan dan perang dagang. Menurut dia, pemerintah semestinya tidak menaikkan tarif pada produk Uni Eropa sebagai retaliasi terhadap bea masuk anti subsidi biodiesel Indonesia.
“Ini tindakan salah, cenderung brutal,” kata dia kepada katadata.co.id, Senin (12/8).
Menurutnya, Uni Eropa dapat dengan mudah melakukan pembalasan dengan mencabut fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dengan Indonesia. Uni Eropa dapat mengevaluasi fasilitas tersebut pada kapan saja tanpa dikenakan sanksi.
Meski bukan mitra dagang utama, Fithra juga menilai Uni Eropa dapat menjadi pasar alternatif di tengah perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Potensinya juga belum dimanfaatkan oleh Indonesia.
Ia juga menilai potensi kerja sama tak hanya sebatas ekspor. Pasalnya, Uni Eropa juga memiliki potensi sebagai jaringan rantai produksi global dan peningkatan investasi. Di sisi lain, Indonesia saat ini bahkan tengah menjajaki kerja sama Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (UE-CEPA) dalam bidang perdagangan hingga ketenagakerjaan.
“Dengan (upaya pembalasan) ini, akan mengacaukan diskusi kerja sama itu,” kata dia.
Oleh karena itu, menurut dia, Indonesia sebaiknya fokus pada pengembangan pasar ekspor ke Uni Eropa melalui produk lainnya, ketimbang memberikan balasan atas pembatasan CPO.
(Baca: Balas Serangan Biodisel Eropa, Mendag Usul Pengenaan Tarif 25% Susu )
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai pemerintah tak boleh gegabah dalam membalas kebijakan bea masuk anti subsidi atas biodiesel dari Uni Eropa. Ia juga khawatir kebijakan pemerintah membalas Uni Eropa dengan tarif pada impor susu olahan justru dapat memicu perang dagang yang tak mengutungkan kedua belah pihak.
“Ini dapat mencederai pertumbuhan industri dalam negeri,” kata dia kepada katadata.co.id.
