Pemerintah Bakal Berutang Rp 351,9 Triliun Tahun Depan, Turun 5,9%

Penulis: Agatha Olivia Victoria

Editor: Agustiyanti

16/8/2019, 19.44 WIB

Pemerintah menargetkan pembiayaan utang pada RAPBN 2020 turun 5,9% dibanding APBN 2019 menjadi Rp 351,9 triliun.

sri mulyani, utang pemerintah
ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO
Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pengelolaan utang pada tahun depan akan dilakukan secara hati-hati.

Pemerintah menargetkan penarikan utang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar Rp 351,9 triliun. Jumlah tersebut turun 5,9% dibanding perkiraan penarikan pembiayaan utang 2019 sebesar Rp 373,9 triliun.

Kendati penarikan utang turun tahun  depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mengendalikan rasio utang secara hati-hati.

"Utang akan dijaga dalam batas aman 29,4% - 30,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (16/8).

 (Baca: Naskah Lengkap Pidato Nota Keuangan RAPBN 2020 Jokowi)

Ia menekankan kebijakan pembiayaan utang pada 2020 akan mengacu pada upaya menjaga keseimbangan makro. Hal ini dilakukan dengan menjaga komposisi utang domestik dan valuta asing atau valas dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan.

Dengan arah kebijakan tersebut, Ia optimis akan tercipta efisiensi pembiayaan utang. "Pada 2020, pemerintah juga akan mengutamakan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif," ucap dia.

Sementara pada tahun depan, menurut Sri Mulyani, strategi pembiayaan utang akan dilakukan dengan empat cara. Pertama, dengan meningkatkan efisiensi biaya utang. Kedua, mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pasar obligasi domestik atau financial deepening,. 

(Baca: Gaji PNS Tak Naik Meski Alokasi Belanja Pegawai pada 2020 Bengkak)

Ketiga, pengelolaan utang secara aktif melalui manajemen kewajiban dan aset. Dan keempat, mengelola pinjaman luar negeri secara selektif.

Ia menambahkan selama ini perbaikan pengelolaan utang menghasilkan perbaikan credit rating dan penurunan yield SBN.

"Per 1 Juni 2019, S&P kembali menaikkan rating Indonesia menjadi BBB dan berdampak positif pada peningkatan likuiditas pasar SBN domestik, penguatan nilai tukar rupiah dan penurunan yield SBN," katanya.

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN