OJK Belum Bahas Persoalan Konglomerasi Keuangan dengan Bank Dunia

Penulis: Agustiyanti

Editor: Yuliawati

9/9/2019, 20.17 WIB

Bank Dunia menilai peraturan OJK juga tak menjangkau konglomerasi keuangan.

OJK, Bank Dunia, konglomerasi keuangan
Katadata | Arief Kamaludin
Ilustrasi. Bank Dunia menyebut dua masalah yang parlu menjadi perhatian otoritas, yakni pengawasan konglomerasi keuangan dan lemahnya sektor asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) enggan menanggapi kritik dan saran Bank Dunia terkait pengaturan konglomerasi keuangan dan lemahnya pengawasan di sektor keuangan.

Juru Bicara OJK Sekar Putri Jarot mengaku Bank Dunia tak pernah melakukan pembahasan dengan OJK terkait permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya tak dapat memberikan tanggapan lebih lanjut.

"Sehubungan dengan beredarnya pemberitaan presentasi Bank Dunia yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, khususnya materi yang terkait sektor jasa keuangan, tidak pernah dilakukan pembahasan lebih dulu dengan OJK," ujar Sekar dalam keterangan resmi yang diterima Katadata.co.id, Senin (9/9).

(Baca: Bank Dunia Soroti Kasus Gagal Bayar AJB Bumiputera dan Jiwasraya)

Dalam laporan bertajuk "Resiko Ekonomi Global dan Implikasinya terhadap Indonesia" pada September ini, Bank Dunia menyebut sistem keuangan secara keseluruhan cukup tahan banting terhadap gejolak ekonomi global. Namum, terdapat dua masalah yang parlu menjadi perhatian otoritas, yakni pengawasan konglomerasi keuangan dan lemahnya sektor asuransi.

Menurut lembaga ini, Indonesia perlu meningkatkan visibilitas risiko dengan menilai kesehatan dan ketahanan konglomerasi keuangan. Masalahnya, saat ini konglomerasi keuangan mewakili 88% aset perbankan.

Namun, ada kesenjangan antara pengaturan dan pengawasan konglomerasi keuangan. Bank Dunia menilai pengawasan terintegrasi OJK terkendala oleh pengaturan tata kelola dalam aturan lembaga itu sendiri.

(Baca: Perang Dagang AS-Tiongkok, Begini Dampaknya ke Ekonomi Indonesia)

Selain itu, peraturan OJK juga tak menjangkau konglomerasi keuangan. Oleh karena itu, Bank Dunia pun menyarankan agar regulator industri keuangan itu menetapkan pengawasan risiko terhadap konglomerasi keuangan ke dalam satu tim dan merevisi Undang-Undang (UU) OJK dengan menghilangkan tanggung jawab komisaris individu untuk masing-masing sektor.

Menurut Bank Dunia, OJK seharusnya memasukkan pengawasan terharap perusahaan gabungan dalam perimeter hukum dan peraturan OJK. Untuk itu, lembaga tersebut harus menyelaraskan regulasi, proses penilaian resiko supervisi, dan peringkat lintas sektor.

Di sisi lain, Bank Dunia juga menyoroti masalah lemahnya pengawasan pada sektor asuransi di Indonesia. Hal ini terlihat dari kasus gagal bayar klaim yang dialami AJB Bumiputera dan Asuransi Jiwasraya.

(Baca: Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Terus Melambat Hingga 2022)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan