BPK Temukan Pengelolaan Uang Negara Rp 10,35 Triliun Bermasalah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (17/9). Dalam laporan tersebut, BPK menemukan 14.964 permasalahan keuangan senilai Rp 10,35 triliun pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.
Jumlah tersebut meliputi 7.236 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) atau sebesar 48% dan 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebesar 51%. Perkiraan kerugian negara atas permasalahan tersebut sebesar Rp9,68 triliun.
Ada pula 93 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan atau sebesar 1%. Perkiraan kerugian negara atas permasalahan tersebut sebesar Rp 676,81 miliar.
“Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pada saat proses pemeriksaan entitas yang diperika telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset dan/atau menyetor ke kas negara/daerag/perusahaan sebesar Rp 949,10 miliar atau 9%,” kata Ketua BPK Moerhamadi Soerja Djanegara di Kompleks Parlemen, Jakarta.
(Baca: Calon Anggota BPK Riza Suarga Tawarkan Konsep Audit Berbasis Digital)
Lebih lanjut, laporan tersebut memaparkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat pada 2018 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP juga diperoleh 81 kementerian/lembaga dan satu bendahara umum negara.
Adapun, empat kementerian/lembaga memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), antara lain Kementerian PUPR, KPU, Kemenpora, KPK. Sementara, Bakamla mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari BPK.
