Kementerian ESDM Serahkan DIM RUU Minerba Karena Permintaan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pemerintah bahkan diminta menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Minerba kepada Komisi VII DPR RI pada Rabu (26/9) malam.

Padahal menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, DIM tersebut belum selesai dibahas lima kementerian. Kementerian Perindustrian bahkan belum menyetujui seluruh DIM RUU Minerba tersebut.

Hingga kini, Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian belum sependapat terkait beberapa hal dalam DIM RUU Minerba. "Smelter dan lain-lain, intinya masalah hilirisasi ada perbedaan," ujar Ego di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (26/9).

Secara legal, DIM revisi undang-undang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh kementerian terkait untuk kemudian dikirimkan ke Sekretaris Negara (Setneg) untuk disampaikan ke DPR. Ego mengaku heran dengan permintaan DPR yang ingin membahas Revisi UU Minerba hingga mendesak pemerintah segera menyerahkan DIM RUU tersebut.

(Baca: Percepatan Pembahasan RUU Minerba Dituding Terkait Hasil Pilpres)