Minyak Goreng Wajib Kemas Mulai 2020, Penjualan Jenis Curah Disetop

Penulis: Verda Nano Setiawan

Editor: Martha Ruth Thertina

6/10/2019, 12.19 WIB

Kebijakan minyak goreng wajib kemas semestinya terealisasi pada 1 April 2017. Namun, realisasi ditunda karena produsen minyak goreng belum siap.

Minyak Goreng Curah Dilarang, Minyak Goreng Wajib Kemas, Kementerian Perdagangan
Katadata | Agung Samosir

Kementerian Perdagangan akan memberlakukan kebijakan minyak goreng wajib kemas mulai 2020. Tujuannya, penyediaan produk yang lebih terjamin mutu dan keamanannya. Kebijakan ini merupakan bagian dari program peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, kebijakan wajib kemas minyak goreng akan diberlakukan secara penuh pada 1 Januari 2020. Ini sejalan dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk minyak goreng.

“Untuk itu, seluruh pelaku usaha wajib menjual minyak goreng kepada konsumen dalam keadaan terkemas dan memenuhi ketentuan yang berlaku," kata dia dalam acara “Launching Wajib Kemas Minyak Goreng”, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (6/10).

(Baca: Mendag Enggar Waspadai Kenaikan Harga Pangan Jelang Akhir Tahun)

Adapun kebijakan minyak goreng wajib kemas semestinya teralisasi pada 1 April 2017. Namun, implementasi kebijakan ditunda karena produsen minyak goreng belum siap untuk memperluas unit pengemasan dan menumbuhkan industri pengemasan di daerah.

Sejauh ini, penggunaan minyak goreng curah masih sangat besar. Enggar memaparkan, total produksi minyak goreng nasional sekitar 14 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri sekitar 5,1 juta ton dan sisanya untuk kebutuhan pasar luar negeri.

"Dari kebutuhan dalam negeri hampir 50% masih dikonsumsi dalam bentuk minyak goreng curah yang belum terjamin kebersihannya, baik dari sisi produksi maupun sisi distribusi," ujarnya.

(Baca: Asosiasi Petani Sawit Bangun 3 Pabrik Minyak Goreng Mini Akhir Tahun)

Menurut dia, sebagai salah satu negara penghasil dan pengekspor minyak kelapa sawit (CPO) terbesar dunia, Indonesia juga perlu memerhatikan mutu minyak goreng yang dijual di dalam negeri guna menangkal kampanye negatif tentang sawit. Selain itu, meningkatkan kecintaan masyarakat akan produk dalam negeri.

Ia berharap produsen bisa mempersiapkan diri menjelang wajib kemas minyak goreng mulai 2020. "Diharapkan konsumen Indonesia menggunakan minyak goreng kemasan hasil produksi dalam negeri yang lebih higienis dan sehat,” ujarnya.

Reporter: Verda Nano Setiawan

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan