Komite Ekonomi Harap Polemik UU KPK Tak Ganggu Bisnis dan Investasi
Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) berharap polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) tidak mengganggu ekonomi dan investasi dalam negeri. Pro-kontra pengesahan UU KPK masih bergulir hingga kini dan sempat mencuatkan gelombang demonstrasi di berbagai daerah, menolak upaya pelemahan lembaga antirusuah.
Ketua KEIN Soetrisno Bachir mengatakan, dunia ekonomi bisnis harus terlepas dari persoalan politik. "Saya berharap ekonomi bisnis di Indonesia tidak terseret jauh ke dunia politik dan polemik revisi UU KPK tidak mengganggu kedua sektor tersebut," kata Soetrisno dilansir dari Antara, di Surabaya, Jawa Timur Senin (7/10).
(Baca: Survei LSI: 73,6% Responden Setuju Jokowi Terbitkan Perppu KPK)
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan perekonomian beberapa negara lain tetap berjalan meskipun dilanda gejolak politik. Thailand, dia memberi contoh, meski pemerintahannya berganti, ekonominya tetap berjalan. Kegaduhan politik itu tidak menyebabkan ekonomi tersendat.
Soetrisno mengajak masyarakat untuk membendung aksi politik agar tidak sampai terseret jauh ke sektor ekonomi bisnis. Selain itu, ia berharap kegaduhan politik tak menyebar ke berbagai sektor, perguruan tinggi, maupun ormas keagamaan.
"Ini yang harus kita jaga semua sehingga kehidupan masyarakat maupun kehidupan berekonomi tidak terganggu dengan kegaduhan politik," ujarnya.
Karenanya terkait polemik UU KPK dan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK dia meminta masyarakat bersabar dan menyerahkannya kepada Presiden dan parlemen.
Gelombang penolakan maupun dukungan penerbitan Perppu KPK sebelumnya banyak bermunculan dari sejumlah pihak. Tak hanya dari kalangan mahasiswa dan akademisi, sejumlah tokoh senior pun ikut menyuarakan dukungannya agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu KPK. Pernyataan itu mereka sampaikan saat bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan 26 September lalu.
