Kepada Jokowi, Zulkifli Hasan Jelaskan Amendemen Dilakukan Terbatas

Penulis: Ameidyo Daud Nasution

14/10/2019, 18.52 WIB

Wakil Ketua MPR amendemen Zulkifli Hasan menyatakan amendemen UUD 1945 tak akan jadikan Presiden sebagai mandataris MPR.

Jokowi, Amendemen UUD, MPR.
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) bertemu Presiden Joko Widodo (kanan) di Istana Merdeka, Senin (14/10). Zulkifli menjelaskan Jokowi amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hanya akan dilakukan terbatas.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memastikan amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hanya akan dilakukan terbatas. Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10).

Dalam pertemuan, Jokowi sempat menanyakan hal itu kepada Zulkifli karena dia menjabat sebagai Wakil Ketua MPR. Zulkifli menjelaskan amendemen UUD nantinya lebih bersifat ideologis dan tak menyentuh teknis mekanisme pemilihan Presiden.

“Saya bilang (ke Presiden) amendemen terbatas,” kata Zulkifli.

(Baca: Ketum PAN Temui Jokowi di Istana, Bahas Koalisi dan Amendemen UUD )

Selain itu amendemen tak akan menjadikan Presiden sebagai mandataris MPR. Perubahan UUD 1945 hanya dilakukan agar arah pembangunan tidak berubah. "Misalnya bupati gubernur ada arahnya. Arah yang jelas,” kata Zulkifli.

Wacana amendemen UUD 1945 secara menyeluruh digaungkan oleh NasDem. Bahkan, partai besutan Surya Paloh itu mengajak Gerindra untuk mendukung wacana perubahan UUD 1945.

Menurut Surya, amendemen UUD 1945 tak boleh hanya dilakukan untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pasalnya, banyak hal yang harus dibenahi dalam konstitusi. Salah satunya terkait dengan sistem pemilihan umum di Indonesia.

"Apakah dilanjutkan  ke depan pemilu serentak atau kembali terpisah," kata Surya usai bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto hari Minggu (13/10).

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani pekan lalu mengatakan rencana amendemen tak akan melebar kepada isu-isu lainnya. Muzani mengatakan saat ini banyak partai tak ingin amendemen dilakukan terhadap isu selain GBHN.

(Baca: Gerindra Sebut Amendemen UUD 1945 Hanya Fokus pada GBHN)

"Artinya kekhawatiran bahwa amendemen UUD 1945 akan ke kanan ke kiri, saya kira dengan begitu sudah mulai terbantahkan," kata Muzani.

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan