Amendemen UUD 1945: Amendemen Kelima UUD 1945 Berpotensi Jadi Pintu Masuk Penundaan Pemilu

Partai politik masih terbelah dalam menyikapi rencana amendemen UUD 1945.

Pengamat menganggap wacana keberadaan PPHN dalam amendemen UUD 1945 sudah tidak kompatibel dengan kondisi demokrasi saat ini

Bambang mengatakan amendemen UUD 1945 diperlukan untuk mewadahi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai potret RI di masa depan

Pengamat menganggap wacana ini bisa menjerumuskan Jokowi yang tak menginginkan jabatan presiden tiga periode.

Jokowi meminta tak ada pihak yang menimbulkan kegaduhan baru di kala pandemi. MPR menyatakan tak ada usulan amendemen UUD 1945

Perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya bisa dilakukan dengan mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945.

MPR mewacanakan masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode dalam amendemen UUD 1945. Jokowi pun tak setuju usulan tersebut.

Rencana amendemen tersebut dapat menjadikan Indonesia kembali ke masa lalu, orde lama atau orde baru.

Ketua MPR menyatakan presiden tidak akan dipilih oleh MPR seperti era Orde Baru. Amendemen UUD 1945 hanya untuk menghidupkan kembali GBHN.

Prabowo memberi sinyal Gerindra akan masuk koalisi Jokowi. Langkah ini dinilai tidak perlu dan tidak menjamin rekonsiliasi serupa terjadi di level bawah.

Wakil Ketua MPR amendemen Zulkifli Hasan menyatakan amendemen UUD 1945 tak akan jadikan Presiden sebagai mandataris MPR.

Presiden menyebut belum ada keputusan apapun dalam pertemuan ini.

Gerindra mengatakan munculnya GBHN sesuai dengan rekomendasi dari MPR periode 2014-2019.

Basarah menyatakan PDIP tak berniat mengubah kewenangan MPR dapat memilih Presiden.

Tiga fraksi yang menolak rencana amendemen UUD 1945, yakni Golkar, PKS, dan Demokrat.