Golkar Minta Jokowi Prioritaskan Partai Koalisi di Kabinet Periode Dua

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Agustiyanti

16/10/2019, 06.54 WIB

Golkar menilai Gerindra dan Demokrat sebaiknya tetap berada di kubu oposisi dan tak masuk ke dalam kabinet untuk menyeimbangkan kekuasaan.

Jokowi
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Ilustrasi sidang kabinet. Partai Golkar meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan partai-partai di koalisi pemerintah dalam menyusun kabinet periode kedua.

Partai Golkar meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan partai-partai di koalisi pemerintah dalam menyusun kabinet periode kedua. Ini menyusul adanya wacana Gerindra dan Demokrat bergabung ke koalisi pemerintahan.

Ketua DPP Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily mengatakan, prioritas itu perlu dilakukan lantaran mereka sudah bekerja keras memenangkan Jokowi bersama Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Hal tersebut, kata Ace, tak dilakukan Gerindra dan Demokrat.

Kedua partai tersebut selama Pilpres 2019 justru berseberangan dengan Jokowi. Gerindra dan Demokrat selama pesta demokrasi mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Golkar menginginkan supaya partai koalisi yang sudah bekerja keras lebih diprioritaskan," kata Ace di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (15/10).

(Baca: Sri Mulyani Enggan Tanggapi Kabar Masuk Kabinet Baru Jokowi)

Lebih lanjut, Ace menilai Gerindra dan Demokrat lebih baik tetap berada di luar pemerintahan. Menurut Ace, hal itu diperlukan agar ada kekuatan oposisi yang dapat menyeimbangkan peran pemerintah.

Jika Gerindra dan Demokrat bergabung ke koalisi pemerintah, maka hanya tersisa PAN dan PKS yang berada di kubu oposisi. Sementara, koalisi pemerintah bakal semakin gemuk lantaran berisikan tujuh partai yang berada di parlemen.

"Kami ingin agar demokrasi kita ini betul-betul dibangun berdasarkan sistem politik yang sehat dan ada check and balance," kata Ace.

Meski demikian, Golkar menyerahkan keputusan terkait bergabungnya Gerindra dan Demokrat di koalisi dan kabinet kepada Jokowi. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.

"Apapun yang diambil Presiden kami akan dukung," ucapnya.

(Baca: Setelah Bertemu SBY, Jokowi Buka Peluang Rombak Susunan Kabinet Baru)

Wacana bergabungnya Gerindra dan Demokrat ke koalisi pemerintah mencuat setelah kedua petinggi partai tersebut bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya bertemu Jokowi pada Kamis (10/10).

Sementara, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu Jokowi pada Jumat (11/10). Ketika itu, Jokowi mengakui membahas soal kemungkinan merapatnya Gerindra dan Demokrat ke koalisi pemerintah.

Meski demikian, Kepala Negara mengatakan belum ada keputusan final terkait hal itu. “Kalau nanti sudah final, baru nanti kita sampaikan berdua lagi ya,” kata Jokowi.

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan