Sudah Kabari Sri Mulyani, Mendes Bantah Keberadaan Desa 'Siluman'

Dimas Jarot Bayu
8 November 2019, 15:58
dana desa, desa siluman, menteri desa, sri mulyani
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Mendes PDTT: Abdul Halim Iskandar membantah keberadaan desa 'siluman' demi meraup kucuran dana desa. Halim juga mengatakan dirinya sudah mengonfirmasikan kabar desa fiktif ini kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membantah keberadaan desa 'siluman' demi meraup kucuran dana desa. Halim juga mengatakan telah mengonfirmasikan kabar desa fiktif tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Isu desa tak berpenghuni untuk meraup dana desa ini pertama kali terlontar dari Sri Mulyani saat rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa hari lalu. Namun Halim mengklaim seluruh desa yang mendapatkan dana triliunan itu telah terdaftar dan jelas keberadaannya.

“Sejauh ini belum ada (desa fiktif),” kata di di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11).

(Baca: Istana Mulai Korek Informasi Dugaan Desa 'Siluman' )

Halim mengatakan dana desa tak akan cair jika desa tak membuat laporan pertanggungjawaban. Selain itu evaluasi berkala juga dilakukan pihaknya untuk mengawasi dana desa.

“Satu tahun itu dievaluasi dua kali,” kata kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu.

Makanya Halim heran terhadap pihak-pihak yang menuding adanya desa fiktif guna mendapatkan kucuran dana desa. Dia pun menegaskan jika hal tersebut tidak tepat. ”Saya bingung yang namanya fiktif bagaimana,” kata Halim.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan akan mengejar dan menangkap pelaku yang membentuk desa fiktif. Presiden juga mengatakan kejadian munculnya fenomena ini mungkin saja terjadi di wilayah Indonesia yang luas.

“Tetap kami kejar agar (pelaku) desa yang diduga fiktif tertangkap,” kata Jokowi pertengahan pekan ini.

(Baca: Pemerintah Sudah Hentikan Dana untuk Empat Desa Siluman sejak 2017)

Sri Mulyani juga akan memeriksa desa tak berpenghuni bersama Kementerian Dalam Negeri.  Dalam penyelidikan tersebut, pemerintah akan mencari tahu prosedur penerimaan dana desa oleh wilayah tak berpenghuni tersebut dan menginvestigasi  para pengurus desa.

“Kami akan lihat mekanisme pembentukan desa dan pengurusnya,” kata Sri Mulyani.

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...