Jokowi Minta Pemda Berhenti Buat Banyak Peraturan

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Ratna Iskana

13/11/2019, 11.30 WIB

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki banyak peraturan yang akhirnya menghambat pemerintah dalam membuat keputusan.

Jokowi, peraturan
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Ilustrasi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019). Dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, Jokowi meminta pemerintah daerah untuk berhenti membuat peraturan yang terlalu banyak.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para gubernur, bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD di seluruh Indonesia untuk berhenti membuat banyak peraturan. Dia menilai sudah terlalu banyak regulasi yang berlaku di Indonesia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan banyaknya regulasi justru menghambat kerja pemerintah. Hal itu juga dapat memperlambat pemerintah dalam mengambil keputusan.

“Negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, kita kejerat sendiri. Hati-hati, setop itu sudah,” kata Jokowi saat membuka Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Apalagi negara-negara lain saat ini berlomba untuk menjadi lebih cepat dalam menghadapi perubahan yang ada. “Negara sebesar apapun inginnya fleksibel, cepat merespons setiap perubahan,” katanya.

Jokowi paham ada hal-hal lain yang diinginkan oleh gubernur, bupati, wali kota, dan anggota DPRD ketika membuat peraturan. Dia pun mengerti jika ada tunjangan dalam proses legislasi melalui kunjungan kerja dan studi banding.  

(Baca: Menebak Arah Koalisi Setelah Pelukan Jokowi dan Surya Paloh)

Meski demikian, dia menilai pembuatan aturan yang terlalu banyak tetap harus dihentikan. Sebab, hal itu nantinya dapat menyulitkan masyarakat. 

“Saya mengerti, tapi setop (membuat aturan terlalu banyak),” ujarnya.

Jokowi pun mengatakan pemerintah berupaya memangkas berbagai aturan yang ada melalui Omnibus Law. Lewat Omnibus Law, pemerintah bakal merevisi 70-74 Undang-undang (UU) menjadi satu regulasi saja.

Selain itu, Kepala Negara juga akan menerapkan langkah Amerika Serikat (AS) dalam proses deregulasi. Sehingga setiap menteri yang ingin membuat satu aturan, harus memangkas aturan lainnya. 

Dia mengetahui cara tersebut saat bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11). “Saya mau buat aturan seperti itu juga. Sekarang menteri mau buat Peraturan Menteri boleh, tapi hilang sepuluh (peraturan),” kata Jokowi.

(Baca: Jokowi Minta Menteri Meniru Trump: 1 Permen Baru untuk Cabut 40 Aturan)

Dalam laporan PricewaterhouseCoopers (PwC) berjudul “PwC’s 22nd Annual Global CEO Survey” disebutkan beberapa ancaman dalam berbisnis, salah satunya adalah regulasi yang terlalu banyak. Selain itu, ketidakpastian kebijakan juga menjadi ancaman teratas. Masing-masing kategori mewakili 35% pandangan para Chief Executive Officer (CEO) perusahaan secara global. Data selengkapnya mengenai ancaman kemudahan berbisnis dapat dilihat dalam grafik Databoks berikut ini :

 

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan