Rombak Pejabat BUMN, Erick Thohir Diminta Transparan

Agatha Olivia Victoria
20 November 2019, 16:41
Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Sidang kabinet tersebut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri BUMN Erick Thohir diminta lebih transparan dalam mengelola perusahaan-perusahaan pelat merah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diminta lebih transparan dalam mengelola perusahaan-perusahaan pelat merah, termasuk saat merombak jajaran direksi dan pejabat kementerian.

Direktur Riset Center of Reform on Economics Pieter Abdullah menilai pengelolaan BUMN pada era menteri sebelumnya dinilai kurang transparan. Hal ini, antara lain terlihat dari perombakan direksi BUMN yang sering kali tak diungkap alasannya secara jelas kepada publik.

"Sejauh ini kami juga belum dapat melihat apa yang dituju dan seperti apa strategi Pak Erick (merombak jajaran eselon I Kementerian BUMN)," ujar Pieter di Jakarta, Rabu (20/11). 

 (Baca: Panggil 32 Dirut BUMN, Erick Thohir: Tak Perlu Lobi Pertahankan Posisi)

Pieter berharap Erick dapat lebih transparan saat merombak direksi atau pejabat di BUMN maupun Kementerian BUMN. Meski belum diketahui jelas alasan perombakan eselon I Kementerian BUMN, ia yakin tujuannya tak politis. "Kemungkinan untuk perbaikan BUMN," kata dia. 

Ia juga menanti gebrakan Erick dalam meningkatkan kinerja BUMN. Adapun dalam lima tahun terakhir, menurut dia, kinerja BUMN mengalami perbaikan, terutama dari sisi pertumbuhan laba dan berkurangnya jumlah BUMN rugi.

Sebelumnya, Lembaga Manajemen (LM) Fakultas Ekonomi Bisnis UI menyebut, kinerja BUMN Indonesia mampu mengungguli  BUMN Malaysia, Khazanah pada tahun lalu. Hal ini terutama terlihat dari kinerja laba bersih.

(Baca: Holding BUMN Pelabuhan Ditargetkan Rampung Tahun Depan)

Pada tahun lalu, BUMN Indonesia membukukan laba bersih mencapai Rp 188 triliun, tumbuh hanya 1% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu,  BUMN Malaysia atau Khazanah rugi 6,3 miliar ringgit atau Rp 21 triliun.

Sementara terkait dengan pencalonan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, Pieter sebagai pejabat BUMN, Pieter menilai sebagai hal yang lumrah. "Jika arahnya bersih-bersih dan mencari yang berani memberantas korupsi, cocok ditempatkan orang-orang seperti Ahok dan Chandra Hamzah. Namun sekarang kita belum tau arahnya seperti apa," ungkap dia.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...