Lampaui Pagu, Pemerintah Tarik Utang Lewat SBN Capai Rp 894 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat penarikan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN secara gross hingga 20 November 2019 telah mencapai Rp 894 triliun. Sementara total penerbitan SBN secara neto mencapai Rp 457 triliun.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR), realisasi penerbitan SBN neto telah melampaui target baru yang ditetapkan sebesar Rp 446,49 triliun. Dalam APBN 2019, target penerbitan SBN neto ditetapkan sebesar Rp 388,96 triliun.
Sementara itu, penerbitan SBN bruto masih di bawah target baru pemerintah sebesar Rp 904,08 triliun. Namun, realisasi tersebut lewat dari target dalam APBN 2019 sebesar Rp 825,7 triliun.
Realisasi penerbitan SBN gross terdiri dari SBN konvensional sebesar Rp 645 triliun dan SBN syariah atau sukuk sebesar Rp 248,91 triliun. Adapun SBN yang jatuh tempo pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp 457,6 triliun.
(Baca: Sri Mulyani: Bukan dari Utang, Ekonomi bisa Tumbuh 7% dari Investasi)
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, penerbitan SBN yang melebihi target merupakan bagian dari strategi pemerintah. "Jadi kami oportunisme dalam strategi ini. ketika ada kesempatan dan dipandang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ya kami ambil," kata Suahasil saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (27/11).
Meski begitu, ia memastikan penarikan utang dilakukan dengan bijaksana. Pembiayaan dipastikan akan tetap kredibel dengan mempertimbangkan kondisi pasar.
"Pemerintah melakukan pembiayaan utang saat momentum suku bunga yang turun. Saat ini gerakannya kan turun," jelas dia.
(Baca: Utang Pemerintah 107% dari Target, Antisipasi Defisit Anggaran Bengkak)
Sebelumnya, Kemenkeu mencatat total utang pemerintah per akhir Oktober 2019 mencapai Rp 4.756,13 triliun atau 29,87% terhadap PDB. Utang pemerintah tersebut terdiri dari SBN Rp 3.984,59 triliun dan pinjaman Rp 771,54 triliun pinjaman.
Lebih detail, SBN rupiah tercatat sebesar Rp 2.923,62 triliun yang terdiri dari Rp 2.405,62 triliun surat utang negara dan Rp 518,5 triliun surat berharga syariah negara. Sedangkan SBN valuta asing sebesar Rp 1.060,97 triliun, yang terdiri dari Rp 848,05 triliun SUN dan Rp 219,92 triliun SBSN.
