Utang Pemerintah 107% dari Target, Antisipasi Defisit Anggaran Bengkak
Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan utang sepanjang Januari-Oktober 2019 telah menembus 384,52 triliun. Jumlah ini 107,03% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 359,25 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pemerintah memang memperbesar pembiayaan guna mengantisipasi pelebaran defisit anggaran tahun ini. "Ini supaya kita tetap bisa siap-siap," ucap dia dalam Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Senin (18/11).
Defisit anggaran per akhir Oktober 2019 tercatat Rp 289,06 triliun atau 1,79% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi ini mendekati target tahun ini yaitu Rp 296 triliun atau 1,84% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pelebaran defisit imbas tertekannya penerimaan pajak nonmigas.
(Baca: Penerimaan Pajak Masih 64%, Defisit Anggaran Bengkak Jadi Rp 289 T)
Pembiayaan utang yang sebesar Rp 384,52 triliun terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) neto Rp 401,71 triliun, dan pinjaman (neto) minus 17,2 triliun. Pinjaman neto minus seiring pembayaran cicilan pokok yang lebih besar dari penarikan pinjaman baru.
Suahasil memaparkan, penarikan pinjaman dalam negeri sepanjang Januari-Oktober 2019 tercatat mencapai Rp 1,23 triliun atau 63,1% target. Sedangkan penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp 49,49 triliun atau 82,11% target.
Di sisi lain, pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1 triliun atau 67,88% dari target. Sedangkan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri Rp 66,92 triliun atau 73,97% target.
(Baca: Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Sri Mulyani Terbitkan PMK)
Dengan perkembangan ini, total utang pemerintah per akhir Oktober 2019 yakni Rp 4.756,13 triliun, atau 29,87% terhadap PDB. Utang pemerintah tersebut terdiri dari SBN Rp 3.984,59 triliun, dan pinjaman Rp 771,54 triliun pinjaman.
Rinciannya, SBN rupiah tercatat sebesar Rp 2.923,62 triliun yang terdiri dari Rp 2.405,62 triliun surat utang negara (SUN) dan Rp 518,5 triliun surat berharga syariah negara (SBSN). Sedangkan SBN valuta asing sebesar Rp 1.060,97 triliun yang terdiri dari Rp 848,05 triliun SUN dan Rp 219,92 triliun SBSN.
Adapun untuk pinjaman, pinjaman dalam negeri tercatat Rp 7,38 triliun, sedangkan pinjaman luar negeri Rp 764,16 triliun. Pinjama luar negeri terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 305,66 triliun, multilateral Rp 420,91 triliun, dan dari bank komersial Rp 37,6 triliun.
