Kisah Kabupaten Gunung Mas Tingkatkan Kesejahteraan Lewat APBD

Penulis: Hari Widowati

28/11/2019, 20.25 WIB

Kabupaten yang pernah menjadi calon ibu kota baru itu berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 5,8% pada 2017 menjadi 5,1% pada 2018.

Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Indeks Kelola 2019, KIC, kesejahteraan, angka kemiskinan, APBD Kabupaten Gunung Mas
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019).

Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi pemenang Indeks Kelola 2019 untuk kategori Pembangunan Bidang Kesejahteraan. Kabupaten yang pernah menjadi calon ibu kota baru itu berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 5,8% pada 2017 menjadi 5,1% pada 2018.

Indeks Kelola adalah penghargaan yang diberikan Katadata Indonesia kepada kabupaten maupun kota yang berhasil dan efektif mengelola anggaran daerahnya. Indeks Kelola tahun ini memasuki tahun kedua sejak penghargaan ini pertama kali diluncurkan pada 2018.

Kabupaten Gunung Mas merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kapuas berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002. Wilayah Gunung Mas termasuk dataran tinggi yang cocok untuk perkebunan.

Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi penopang perekonomian Kabupaten Gunung Mas. Kontribusi ketiga sektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 32,4%.

Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Jaya S. Monong dan Wakil Bupati Efrensia L.P. Umbing ini luasnya mencapai 10.804 km persegi dengan jumlah penduduk 137.667 jiwa. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gunung Mas mencapai Rp 1,17 triliun.

Menurut Katadata Insight Center (KIC), Kabupaten Gunung Mas mendapatkan penilaian baik dalam bidang kesejahteraan karena mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 12,07%. Angka kemiskinan di kabupaten tersebut turun dari 5,8% pada 2017 menjadi 5,1% pada 2018.

Penurunan angka kemiskinan tersebut berkat dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada 2017. "Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menawarkan tiga program bantuan sosial terpadu, yakni berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil," kata KIC dalam Laporan Indeks Kelola 2019.

(Baca: 66 Pemda Pengelola APBD Terbaik Versi Indeks Kelola Katadata)

Program Penanggulangan Kemiskinan

Seperti dikutip dari situs gunungmaskab.go.id, Efrensia mengatakan, kemiskinan merupakan permasalahan yang krusial bagi daerahnya. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengidentifikasi tiga indikator permasalahan kemiskinan, yakni jumlah penduduk miskin yang cukup besar, ketimpangan kemiskinan antarwilayah, dan pelayanan dasar penduduk miskin yang masih tertinggal.

Ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Program-program tersebut adalah peningkatan ketahanan pangan, pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, pengembangan perumahan, sanitasi, dan air minum. Selain itu, ada peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan usaha kecil serta mikro bagi keluarga miskin.

Berdasarkan alokasi APBD, Kabupaten Gunung Mas menempatkan anggaran pendidikan sebesar 22% (Rp 257,4 miliar), anggaran kesehatan 13% (Rp 152,1 miliar), dan ekonomi 6% (Rp 70,2 miliar). Dari ketiga indikator tersebut, KIC memberikan nilai 8 untuk ketepatan alokasi APBD bidang pendidikan, nilai 2 untuk bidang kesehatan, dan 1 untuk bidang ekonomi. Dari sisi keberhasilan pembangunan, pembangunan di bidang pendidikan mendapatkan nilai 6, kesehatan mendapat nilai 2, dan kesejahteraan mendapat nilai 8.

(Baca: Perpindahan Ibu Kota, Jokowi Sebut Luas Gunung Mas Paling Cocok)

Dalam penyusunan Indeks Kelola 2019, proses seleksi awal dilakukan terhadap 508 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kabupaten dan kota yang lolos seleksi awal dibagi berdasarkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan volume APBD. Setelah itu, dilakukan penilaian berdasarkan sejumlah indikator dengan angka pembobotan tertentu, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan.

Indikator pada masing-masing kategori dikelompokkan berdasarkan ketepatan alokasi APBD berdasarkan kebutuhan pembangunan dan dampak alokasi APBD bagi pembangunan. Terobosan-terobosan daerah dalam menjalankan pembangunan di sejumlah sektor juga menjadi pertimbangan.

Penyusunan Indeks Kelola 2019 dibantu oleh Tim Ahli, yang terdiri atas:
- Kepala Pokja Pemantauan dan Evaluasi Tim Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan dan pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM), Elan Satriawan
- Dosen Ekonomi dan Bisnis UGM, Rimawan Padiptyo
- Pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Gumilang Aryo Sahadewo

(Baca: Sri Mulyani Soroti Anggaran Daerah Habis untuk Gaji dan Operasional)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan