PP E-Commerce Terbit, Asosiasi Pengusaha Sebut Demi Keadilan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo Roy Mandey mengapresiasi penerbitan Peraturan Pemerintah atau PP tentang e-commerce. Aturan tersebut dinilai memberikan kesetaraan bagi ritel online dan konvensional.
"Sudah menjembatani sekali. Tadinya tidak ada kesetaraan. Jadi kami apresiasi aturan ini," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12).
Namun, Roy menilai aturan ini masih bersifat umum dan berharap aturan turunan PP tersebut dapat segera diterbitkan. Ketentuan mengenai besaran tarif pajak, kewajiban Standar Nasional Indonesia SNI, dan lainnya kemungkinan akan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag.
Senada, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Widjaja Kamdani turut mengapresiasi PP tersebut. Selama ini, perbedaan perlakuan antara ritel online dan konvensional kerap menjadi kendala.
(Baca: Kemenkeu Sebut Pajak e-Commerce Bakal Diatur dalam Omnibus Law)
Ia juga tak khawatir aturan tersebut akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. "Memang harus begitu. Pajak itu kan complience yang harus diikuti masyarakat. Kalau tidak, menjadi tak adil," jelas Shinta.
PP nomor 80 tahun 2019 menjelaskan beberapa hal yang diatur dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE. Salah satu poin penting dalam PP tersebut mengenai definisi pelaku usaha luar negeri yang berjualan daring atau e-commerce asing.
