Kementerian BUMN Koordinasi dengan Kemenhub, Pantau Operasional Garuda
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga kini masih terus berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Pihaknya memastikan operasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tetap berjalan lancar pasca-pemberhentian jajaran direksi Garuda dalam skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton ilegal.
"Kami akan berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara, dipastikan agar tidak terjadi gangguan operasional," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Senin (9/12).
Kementerian BUMN dengan Dirjen Perhubungan Udara juga berkoordinasi terkait proses investigasi direksi yang terlibat dan akan dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku. "Kami sedang proses, tapi intinya kami yakin akan melakukan investigasi dan menggunakan koridor hukum dan juga memastikan keselamatan tetap terjaga," katanya.
Kartiko juga menyatakan hingga kini masih mengkaji sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan jabatan direksi Garuda. Adapun untuk pelaksana tugas (Plt) Dirut Garuda, Dewan Komisaris Garuda telah menunjuk Fuad Rizal yang semula menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko perusahaan.
(Baca: Jokowi Buka Suara soal Kasus Harley Davidson yang Seret Dirut Garuda)
Dewan Komisaris Garuda Indonesia sebelumnya juga menyatakan telah menyepakati pemberhentian sementara direksi yang terindikasi terlibat dalam penyelundupan Harley Davidson dan dua sepeda Brompton. Keputusan tersebut diambil usai pertemuan dewan komisaris dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementerian BUMN, Sabtu (7/12)
Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol mengatakan pemberhentian sementara berlaku hingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan digelar.
