Cadangan Beras Menumpuk, DPR Minta BPNT Ditangani Bulog
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditangani oleh Perum Bulog. Saat ini, BPNT ditangani oleh Kementerian Sosial.
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan, hal tersebut untuk memperlancar penyaluran beras Bulog agar tidak menumpuk di gudang. Saat ini, Bulog kesulitan menyalurkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) lantaran penyalurannya harus menunggu penugasan dari pemerintah.
Bulog mendapatkan kuota penyaluran BPNT untuk periode September-Desember 2019 sebesar 700 ribu ton. Meski begitu, realisasinya penyaluran Bulog untuk BPNT sampai saat ini baru mencapai 122 ribu ton atau sekitar 17% dari target.
"BPNT harus dioperasionalkan di Bulog sehingga Bulog bisa mengatur stok nasional, volume beras cukup, bisa menyerap gabah masyarakat," kata Herman dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Kamis (12/12).
(Baca: Tak Ada Kepastian Penyaluran Beras, Pengamat Sebut Bulog bisa Bangkrut)
Dalam program BPNT, penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat bebas untuk memilih komoditas yang diinginkan, yaitu beras atau telur. Selain itu, posisi Bulog terhimpit lantaran BUMN pangan ini harus bersaing dengan pemasok beras swasta dalam program pengadaan bantuan sosial tersebut.
