Soal Tudingan Biodiesel Uni Eropa, Kemendag Akui Kebijakan RI Lemah

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan kebijakan terkait biodiesel di Indonesia masih lemah. Akibatnya, kebijakan subsidi biodiesel rentan disalahartikan oleh Uni Eropa.

Uni Eropa bahkan sampai menginvestigasi pihak yang mendapatkan keuntungan finansial dari pemerintah. Sebagai contoh, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dituding sebagai lembaga pemerintah yang memberikan subsidi kepada perusahaan kelapa sawit. 

"Kami tidak munafik soal tuduhan itu. Ada kebijakan yang sangat mudah disalahartikan sebagai subsidi. Jadi secara definisi sudah lemah," kata Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Pradnyawati di Wisma Bisnis, Jakarta, Selasa (17/12).

Dalam proses penjualan di dalam negeri, perusahaaan kelapa sawit menjual biodiesel ke Pertamina dengan harga bersubsidi. Selisih harga subsidi dan harga pasar tersebut dibayar oleh BPDP-KS.

Padahal dana BPDP-KS tersebut berasal dari pungutan perusahaan biodiesel. Sehingga sebenarnya tidak ada perusahaan biodiesel yang disubsidi. "Yang disubsidi itu hanya Pertamina," ujar dia.

(Baca: Gugatan Sawit di WTO Tak Ganggu Perundingan Dagang RI-Uni Eropa)