Anak & Mantu Ikut Pilkada, Jokowi Dinilai Bangun Dinasti Politik Kuat

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Ekarina

31/12/2019, 17.07 WIB

Ray menilai dinasti politik Jokowi lebih kuat dibandingkan yang pernah dilakukan para politisi lain di Indonesia.

Anak & Mantu Ikut Pilkada, Jokowi Dinilai Bangun Dinasti Politik Kuat.
Rusman | Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi. Pengamat menilai rencana anak dan menantu Presiden Jokowi ikut dalam Pilkada menunjukkan dinasti politik yang kuat.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai rencana anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming serta Bobby Nasution maju di Pilkada 2020 menunjukkan adanya dinasti politik yang kuat. Bahkan, Ray menilai dinasti politik tersebut lebih kuat dibandingkan yang pernah dilakukan para politisi lain di Indonesia.

“Saya pikir dinasti politik Jokowi jauh lebih kuat dibandingkan dinasti-dinasti yang lain,” kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (31/12).

Menurutnya, ada empat faktor yang membuat dinasti politik Jokowi kuat. Faktor pertama karena adanya hubungan darah, khususnya di antara Jokowi dan Gibran.

(Baca: Anak dan Menantu Ikut Pilkada, Jokowi Tepis Isu Bangun Dinasti )

Kedua karena Jokowi saat ini masih menjabat sebagai Presiden. “Beda cerita kalau Jokowi sudah tidak jadi Presiden, lalu mendorong atau membiarkan anaknya terlibat dalam politik,” kata Ray.

Faktor ketiga yang membuat dinasti politik Jokowi kuat karena Gibran dan Bobby sebelumnya tak memiliki basis politik. Ini lantaran keduanya selama ini tidak pernah berkarier di politik.

Gibran dan Bobby diketahui memiliki latar belakang pengusaha. “Faktor keempatnya boleh disebut (Gibran dan Bobby) menumpang pada popularitasnya Jokowi,” kata Ray.

Dia pun lantas membandingkan dinasti politik Jokowi dengan yang dilakukan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dinasti politik SBY terjadi ketika mencalonkan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017.

(Baca: Ditemani 1.000 Relawan, Gibran Mendaftar Jadi Calon Wali Kota Solo)

Menurut Ray, dinasti politik SBY tak memenuhi faktor kedua dan keempat. Pasalnya, AHY mencalonkan diri dalam Pilkada DKI 2017 ketika SBY sudah tak lagi menjadi Presiden.

AHY juga tak meraup popularitas dari ayahnya. Menurut Ray, AHY sudah lebih dulu populer karena kariernya dulu di militer. “Setidaknya ada variabel yang tidak terpenuhi. (Jokowi) semuanya kena,” ucapnya.

Untuk diketahui, Gibran berencana maju dalam Pilkada 2020 sebagai calon wali kota Solo. Adapun, Bobby akan maju menjadi calon wali kota Medan.

Bantahan Jokowi

Presiden Joko Widodo mengatakan pencalonan putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo bukan penunjukkan namun kompetisi politik. Jokowi juga membantah sedang membangun dinasti politik lantaran sang menantu, Bobby Nasution, juga ikut maju Pilkada Medan.

“Itu kompetisi, bukan penunjukkan. Tolong dibedakan,” kata Jokowi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/12). 

(Baca: Anak dan Menantu Jokowi Maju Pilkada, Istana Tak Akan Ikut Campur)

Mantan Gubernur DKI ini mengatakan, langkah Gibran merupakan keputusan pribadi yang bersangkutan. Dia menyerahkan kepada masyarakat Solo untuk menentukan hak politiknya. “Terserah yang punya hak pilih, kalau rakyat enggak memilih?,” kata Presiden.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan orang-orang disekitar Jokowi tak akan ikut campur memenangkan Gibran dan Bobby yang berencana ikut Pilkada 2020 mendatang.

Moeldoko juga menepis anggapan politik dinasti mulai terbangun di keluarga Kepala Negara. Menurutnya, dua anggota keluarga Jokowi hanya menggunakan hak politiknya sebagaimana diatur dalam konstitusi. “Kalau di dalam politik itu, itu saja ketentuannya,” ujarnya.

Menurutnya, Gibran dan Bobby hanya menggunakan hak politiknya sebagaimana diatur dalam konstitusi. Mantan Panglima TNI itu juga menganggap Gibran dan Bobby berhak ikut Pilkada lantaran keduanya tak pernah dicabut hak politiknya. 

Sebab, putra dan menantu Jokowi itu tak pernah melanggar hukum pidana lebih dari lima tahun. “Kalau di dalam politik itu, itu saja ketentuannya,” kata Moeldoko.

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan